POSKOTA.CO.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti kompleksitas dan tantangan dalam pembangunan infrastruktur nasional di Indonesia.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur bukan hanya menjadi tugas pemerintah pusat, melainkan juga memerlukan peran aktif dari pemerintah daerah di semua tingkatan.
Hal tersebut disampaikan Tito dalam forum International Conference of Infrastructure (ICI) pada Rabu, 11 Juni 2025.
Tantangan Utama Pembangunan Infrastruktur Indonesia
Dalam paparannya, Tito Karnavian menjelaskan bahwa kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menghadirkan tantangan unik yang memerlukan pendekatan beragam dan saling melengkapi.
"Kita memerlukan kombinasi transportasi udara, laut serta darat," ujar Tito dikutip pada Kamis, 12 Juni 2025.
Selain itu, sistem desentralisasi atau otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia turut berdampak langsung pada tata kelola pembangunan infrastruktur.
Tito memaparkan data anggaran nasional sekitar Rp4.000 triliun atau setara USD252 miliar, di mana Rp938 triliun ditransfer ke daerah.
Baca Juga: Meski Ada Keringana WFA bagi ASN Saat Libur Lebaran, Menteri Tito Peringatkan Hal Ini
Kemudian ditambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp402 triliun, total anggaran yang dikelola oleh 552 pemerintah daerah-terdiri atas 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten-mencapai sekitar Rp1.300 triliun.
“Angka ini menunjukkan sejak awal betapa kompleksnya pengelolaan anggaran infrastruktur di tingkat daerah,” ungkapnya.
Kolaborasi dan Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Tito menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah tanggung jawab bersama.
Pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah memungkinkan setiap tingkatan pemerintahan menjalankan peran sesuai skala wilayah dan kebutuhan spesifiknya.
Baca Juga: Menteri Tito Bocorkan Jadwal Pelantikan Kepada Daerah Terpilih Rekomendasi Presiden Prabowo
Ia menyampaikan capaian pembangunan infrastruktur yang signifikan hingga tahun 2025. Panjang jalan provinsi telah mencapai lebih dari 50.000 kilometer, sementara jalan kabupaten dan kota hampir 500.000 kilometer.
Tak hanya itu, desa-desa juga aktif dalam pembangunan infrastruktur, dengan lebih dari 33.000 kilometer jalan desa, jembatan kecil, pasar desa, tambatan perahu, embung, penahan tanah, fasilitas olahraga, dan akses air bersih.
Dengan begitu, ia mendorong agar menciptakan kolaborasi dan sinergi antarpemangku kepentingan.
“Kita perlu memperkuat kolaborasi dan sinergi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Kolaborasi dan sinergi merupakan kata kuncinya,” pungkas Tito.