POSKOTA.CO.ID – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan kritik tajam terhadap pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, yang dinilainya gagal total dalam mengelola pasar tenaga kerja nasional.
“Itu adalah potret buram tentang dunia ketenagakerjaan kita dan angkatan kerja,” ujar Iqbal merespons kesaksian dua pencari kerja di Cikarang, dikutip oleh Poskota dari kanal YouTube Indonesia Lawyers Club pada Sabtu, 7 Juni 2025.
Ia menyebut bahwa klaim pemerintah mengenai pembukaan lapangan kerja tidak mencerminkan kondisi riil di sektor formal.
Baca Juga: Alasan Polisi Tetapkan Mahasiswa UI Tersangka Meski Bertugas sebagai Tim Medis Demo Buruh
Said Iqbal menyebut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beserta jajaran kementerian di bawahnya, termasuk Menteri Ketenagakerjaan, telah abai terhadap pengelolaan data dan distribusi tenaga kerja.
“Kementerian ini gagal total. Menterinya harus mundur. Menteri dan wakil menterinya harus mundur, walaupun tinggal enam bulan lagi,” ujarnya.
Ia juga menilai pelaksanaan Jobfair tidak lagi relevan di era digital. “Jobfair itu sudah tidak relevan dengan teknologi yang sudah maju,” katanya.
Ia menyarankan agar sistem pencatatan pencari kerja berbasis kartu kuning yang dahulu digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja diubah ke dalam format aplikasi digital seperti yang diterapkan oleh Vietnam.
Baca Juga: Polda Metro Pertimbangkan SP3 untuk 14 Tersangka Ricuh Demo Hari Buruh di DPR
“Dulu, di Dinas Tenaga Kerja, setiap orang yang akan mencari kerja wajib membuat kartu kuning. Vietnam baru jalan sekarang. Harusnya kita tinggal konversikan jadi aplikasi berbasis HP,”
Lebih lanjut, ia mengungkap praktik pungutan liar dalam proses rekrutmen tenaga kerja, yang menurutnya melibatkan oknum dari berbagai pihak.
“Di Serang, untuk masuk ke satu perusahaan raksasa tekstil atau sepatu, harus bayar Rp40 juta. Di Cikarang, 5 sampai 20 juta. Terkonfirmasi. Betul,” tegasnya.
Menurut Iqbal, praktik ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengawasi dan mengatur pasar kerja.
Baca Juga: Diduga Lakukan PHK Sepihak, PT Nirwana Lestari Bekasi Didemo Ratusan Buruh
“Jobfair membuka borok besar dari ketidakmampuan Menteri Tenaga Kerja dan Wakil Menterinya dalam mengelola pasar kerja atau labor market,”
Ia juga menyinggung pentingnya sistem wajib lapor dari perusahaan yang seharusnya menjadi dasar untuk menghitung kebutuhan dan penyerapan tenaga kerja secara akurat.
“Itu semua tercakup dalam wajib lapor. Dengan adanya wajib lapor dari perusahaan dan kartu kuning dari pencari kerja, kebutuhan pasar kerja dan pasokan tenaga kerja akan bertemu,”
Iqbal menyayangkan perhatian pemerintah yang justru tertuju pada hal-hal yang menurutnya tidak substansial. “Tapi di sini yang penting malah taman. Skatepark. Tempat selfie-selfie. Padahal rakyat pingsan, nganggur, tidak dapat pekerjaan,”
Baca Juga: Bejat! Buruh Serabutan Cabuli Anak Tiri Berkebutuhan Khusus di Serang
Ia juga menyinggung negara-negara seperti Vietnam, Kamboja, dan Laos yang mulai menyalip Indonesia dalam urusan menarik investasi karena kesiapan data tenaga kerja mereka.
“Kalau ini tidak diperbaiki, kita akan terus menghadapi masalah yang sama. Tunggu saja, Kamboja dan Laos akan menyusul Vietnam. Kita sudah punya sistem sejak 1991, tapi tidak dibikin aplikasinya,”
Dalam pernyataan penutupnya, Said Iqbal menegaskan akan meminta pertanggungjawaban politik dari Menteri Ketenagakerjaan.
“Kalau ini tidak diperbaiki, saya sudah bilang, nanti saya mau ketemu Pak Hasyim, suruh pecat saja Menteri Tenaga Kerja. Gagal menyediakan pasar tenaga kerja,”