POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penyaluran bantuan sosial (bansos) triwulan 2 tahun 2025.
Langkah strategis ini diambil untuk memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus menjawab kritik tentang ketidakakuratan data penerima selama ini.
Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto, menandai babak baru reformasi sistem perlindungan sosial di Tanah Air.
Dengan integrasi data terpusat, pemerintah bertekad menghilangkan tumpang tindih program dan kebocoran anggaran yang selama ini menjadi masalah kronis.
Baca Juga: Bansos PKH Cair 2025, Cek Jadwal, Kategori, dan Status Penerimanya di Sini
Verifikasi Ketat Jadi Tameng Anti Salah Sasaran
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan proses verifikasi data dilakukan secara menyeluruh sebelum penyaluran bansos dimulai.
"Kami tidak ingin ada lagi cerita bansos salah sasaran atau penerima fiktif," ujarnya dalam keterangan resmi Senin 2 Juni 2025.
Proses pemutakhiran data melibatkan kolaborasi ketat antara BPS, Kementerian Sosial, dan BPKP dengan metode verifikasi lapangan.
Hasilnya, dari 20,3 juta calon penerima, sebanyak 16,5 juta data keluarga telah tervalidasi hingga awal Juni 2025. Langkah ini diharapkan menjadi solusi permanen untuk masalah ketepatan penyaluran bansos di Indonesia.
Mekanisme Verifikasi: Dari Administrasi hingga Lapangan
Proses validasi data dilakukan secara multi-lapis:
- Pencocokan Administratif: BPKP memeriksa kesesuaian data dengan dokumen kependudukan.
- Verifikasi Lapangan: Tim gabungan BPS-Kemensos turun ke lokasi untuk memastikan kondisi riil calon penerima.
- Pembersihan Data: Eliminasi data duplikat atau tidak valid untuk hindari salah sasaran.
- "Contohnya, di Jawa Timur, kami temukan 124.000 data tidak sesuai realitas. Ini kami koreksi sebelum penyaluran," tambah Amalia.
Tekan Angka Kemiskinan dan Stimulus Ekonomi
Kebijakan ini diharapkan memberi dua dampak utama:
- Presisi Penyaluran: Bansos seperti PKH dan BPNT hanya untuk warga yang memenuhi kriteria kemiskinan ekstrem.
- Multiplikasi Ekonomi: Penerima diharapkan alokasikan dana untuk pangan, pendidikan, dan kesehatan, yang berpotensi menggerakkan ekonomi lokal.
Dr. Ahmad Syafii, Pengamat Kebijakan Publik dari UI, menilai: "Ini tonggak sejarah reformasi bansos. Data tunggal meminimalisasi tumpang tindih antarkementerian dan korupsi."
Peran Pemerintah Daerah dan Tantangan Ke Depan
Inpres 4/2025 juga memerintahkan seluruh kepala daerah aktif memperbarui data sosial ekonomi secara berkala. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, telah menyiapkan satgas khusus untuk memastikan akurasi data di wilayahnya.
Namun, tantangan tetap ada:
- Keterbatasan Infrastruktur Digital di daerah terpencil.
- Dinamika Perubahan Status Sosial warga yang perlu update real-time.
Baca Juga: Update Pencairan Bansos PKH dan BPNT Awal Juni 2025, Ada 4 Bank Penyalur ke KKS KPM
Menuju Sistem Perlindungan Sosial Terpadu
Pemerintah menargetkan 100 persen program bansos berbasis data tunggal pada akhir 2025, sejalan dengan visi Prabowo-Gibran untuk Indonesia yang inklusif. Menteri Sosial, Muhadjir Effendy, menegaskan:
"Tahun ini, kami uji coba di 15 provinsi. 2026, sistem akan berlaku nasional."
Transparansi sebagai Fondasi Keadilan
Langkah ini bukan hanya tentang efisiensi anggaran, tapi juga membangun kepercayaan publik. Dengan data yang terverifikasi, bansos diharapkan benar-benar menjadi jaring pengaman sosial bagi yang paling membutuhkan.
"Bansos tepat sasaran adalah wujud nyata keadilan," pungkas Presiden Prabowo dalam pidato terakhirnya tentang kebijakan ini.
Dengan implementasi sistem data tunggal nasional ini, pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam membangun tata kelola bansos yang lebih akuntabel dan berkeadilan.
Transformasi sistem yang digulirkan tidak hanya menyasar efisiensi teknis, tetapi juga menjadi pondasi penting dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok negeri.
Ke depan, kesuksesan kebijakan ini akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan evaluasi berkelanjutan. Masyarakat pun diajak untuk turut serta mengawal proses ini, melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian, demi memastikan bantuan benar-benar sampai ke tangan yang paling membutuhkan.
