JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Penurunan okupansi hotel dan restoran di kuartal pertama tahun 2025 menjadi penyebab utama bakal terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan di sektor perhotelan.
Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, okupansi hotel di Jakarta hingga kuartal pertama tahun 2025, turun drastis. Hal ini disampaikan oleh Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta Sutrisno Iwantono.
"Kuartal pertama tahun 2025 ini dibandingkan kuartal pertama tahun 2024 itu mengalami penurunan. Dari responden yang kita wawancarai, itu 90 persen mengatakan mengalami penurunan," ujar Sutrisno, saat dikonfirmasi, Jumat, 30 Mei 2025.
Bahkan, kata Sutrisno, penurunan ini juga terjadi jika dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2024, meskipun dengan persentase yang lebih kecil, yaitu sekitar 10 persen anggota yang melaporkan penurunan.
Baca Juga: Ancaman PHK Hantui Perhotelan di Jakarta, Komisi B DPRD Dorong Pemprov Gali Potensi Wisata
Penurunan okupansi ini berdampak langsung pada sistem produksi hotel dan restoran. Karena permintaan menurun, produksi harus disesuaikan dengan kondisi maka komponen-komponen biaya itu akan menjadi turun.
Di antara komponen biaya itu yang penting adalah tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan sumber biaya yang cukup signifikan. Maka pengurangan tenaga kerja menjadi salah satu langkah yang diambil untuk menyesuaikan biaya operasional," ucap Sutrisno.
Lebih lanjut, Sutrisno mengatakan, salah satu faktor utama yang memperparah kondisi ini adalah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang mulai diterapkan sejak akhir tahun lalu dan berlanjut hingga tahun ini.
Pendapatan hotel yang berasal dari segmen pemerintah mencapai 20-40 persen. Termasuk dari kegiatan meeting, event, dan restoran yang terkait.
"Efisiensi itu sangat berpengaruh. Karena segmen pemerintah itu dari saya katakan kan sekitar 20-40 persen. Jadi kalau itu hilang atau tinggal separuhnya, itu signifikan sekali bagi ekonomi hotelnya," kata Sutrisno.
Sementara itu terkait pendapatan dari segmen wisatawan asing di Jakarta, kata Sutrisno, kontribusinya relatif kecil, bahkan kurang dari 2 persen.
Oleh karena itu, dukungan pemerintah sangat diperlukan agar segmen masyarakat umum juga dapat meningkat. Sehingga bisa membantu menggerakkan kembali sektor perhotelan dan restoran.
"Sehingga sebenarnya kita tidak terlalu berharap dari asing, tapi yang paling utama itu adalah yang dari dalam negeri, karena 98 persen dari tamu hotel di Jakarta itu kan wisatawan nusantara," kata Sutrisno.
Selain itu, Sutrisno mengatakan, turunnya okupansi juga disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat.
Baca Juga: PHK di Sektor Perhotelan Jakarta Disebut Ancam Perekonomian dan Stabilitas Sosial
Situasi ini menjadi peringatan bagi pelaku industri dan pemerintah untuk mencari solusi bersama agar sektor perhotelan dan restoran dapat bangkit kembali.
Mengingat sektor ini memiliki peran penting dalam perekonomian dan penyerapan tenaga kerja.
"Karena ekonomi kita juga tidak baik-baik saja, daya beli masyarakat yang turun, itu semua menyebabkan memang hasil survei itu mengatakan seperti itu," kata Sutrisno.
Mayoritas Pengusaha Berencana PHK Karyawan
Sutrisno mengungkapkan, ada sekitar 70 persen pelaku usaha hotel dan restoran di Jakarta berencana melakukan PHK pekerja atau karyawannya.
Dia juga memperkirakan para pengusaha pada sektor ini bakal mengurangi 10 persen sampai dengan 30 persen dari total jumlah karyawannya. Karena situasi ini, para pelaku bisnis di sektor ini tak memiliki pilihan selain PHK.
"Langkah PHK ini bukan cuma hotel, tapi juga akan berdampak pada petani, UMKM, logistik, hingga pelaku seni yang selama ini bergantung pada industri pariwisata perkotaan," kata Sutrisno.