JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Belakangan ini, sektor perhotelan di Jakarta menghadapi ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berpotensi memperburuk kondisi perekonomian lokal.
Selain badai PHK, sejumlah hotel di Jakarta juga berpotensi tutup permanen. Hal ini imbas dari terus anjloknya okupansi hotel sejak awal 2025.
"PHK sendiri merupakan indikasi bahwa ekonomi dengan mengalami perlambatan. PHK-PHK tersebut, jika tidak dicarikan solusi, akan memperburuk daya beli dan memperdalam perlambatan ekonomi. Belum lagi dampak sosial yang ditimbulkan tidak kecil," kata Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin lewat pesan singkat, Jumat, 30 Mei 2025.
Wijayanto menjelaskan, gelombang PHK yang terjadi bukan hanya masalah bisnis semata, tapi juga berdampak luas pada masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Termasuk gelombang PHK yang terjadi pada sektor perhotelan yang juga memiliki banyak pekerja. Tentu saja, jika gelombang PHK dari sektor ini terjadi akan terus menambah angka pengangguran di Jakarta.
Baca Juga: Okupansi di 96,78 Persen Hotel Jakarta Berkurang
Wijayanto mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta sendiri memiliki peran yang terbatas dalam mengatasi isu PHK yang berskala nasional ini. Namun Pemprov Jakarta dapat mengambil langkah-langkah strategis seperti memperbanyak proyek padat karya, memperbaiki iklim ber-usaha, memberantas premanisme yang mengganggu dunia usaha. Kemudian menekan inflasi bahan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat.
"Jakarta harus tetap kompetitif, tidak boleh kehilangan daya saing dari kota besar lain di kawasan dan di Indonesia, termasuk dari kota-kota satelit yang sangat rajin memperbaiki diri, seperti di kawasan Tangerang, Karawang, Depok, Bekasi dan sekitarnya," ucap dia.
Wijayanto menilai secara keseluruhan, gelombang PHK di sektor perhotelan dan sektor lainnya menjadi sinyal perlambatan ekonomi yang harus segera direspons dengan langkah-langkah strategis. Karena itu upaya menjaga daya saing sangatlah penting agar investasi dan peluang kerja tetap mengalir ke Jakarta. Sehingga ke depannya risiko PHK dapat diminimalisir dan lapangan pekerjaan di Jakarta kembali terbuka.
.jpg)
