"Lebih tepat sebetulnya disebut saja 'sekolah', tidak perlu 'sekolah rakyat'. Karena itu berarti ada sekolah elit dan bukan elit," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa walau negara mungkin belum mampu membiayai pendidikan menengah dan tinggi secara penuh, langkah MK ini menjadi tonggak penting dalam menjamin hak dasar rakyat atas pendidikan.
"Yang tidak conditional adalah hak untuk belajar. Entah dia di sekolah negeri atau swasta, harus dijamin kurikulum yang memungkinkan sang anak memiliki pengetahuan dasar untuk mengembangkan hidupnya," pungkasnya.