Baca Juga: Terbukti Aman! Ini 5 Aplikasi Pindar Legal dengan Bunga Rendah Terbaik 2025
3. PT Dana Syariah Indonesia
PT Dana Syariah Indonesia menawarkan solusi pembiayaan syariah di sektor properti. Masyarakat dapat mengajukan pinjaman untuk pembelian rumah pertama atau renovasi rumah dengan limit hingga Rp2 miliar. Prosesnya relatif mudah dan tetap mengedepankan prinsip syariah agar terhindar dari praktik riba.
4. PT Duha Madani Syariah
Perusahaan pinjaman syariah satu ini menyediakan pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa serta kebutuhan modal kerja.
Nasabah dapat memperoleh limit pembiayaan hingga Rp5 juta untuk pembelian produk halal di marketplace, serta hingga Rp30 juta untuk keperluan ibadah seperti umrah. Semua proses pembiayaan dijalankan berdasarkan prinsip syariah.
5. PT Qazwa Mitra Hasanah
PT Qazwa Mitra Hasanah mengedepankan pembiayaan berbasis syariah yang ditujukan untuk UMKM. Proses seleksi dilakukan secara ketat melalui kurasi untuk meminimalkan risiko bagi para investor.
UMKM yang berminat menjadi mitra harus mengajukan terlebih dahulu untuk melalui proses evaluasi sebelum ditayangkan di platform pembiayaan milik PT Qazwa Mitra Hasanah.
6. PAPITUPI Syariah
PAPITUPI Syariah menawarkan pinjaman hingga Rp50 juta dengan margin yang bersaing. Aplikasi PAPITUPI Syariah dapat diunduh melalui Play Store, di mana pengguna dapat melakukan simulasi pembiayaan sebelum mengajukan pinjaman.
Sebagai ilustrasi, pinjaman sebesar Rp30 juta dapat dicicil sekitar Rp1,2 juta per bulan, tergantung pada tenor yang dipilih.
7. PT. ETHIS Fintek Indonesia
PT. ETHIS Fintek Indonesia menyediakan modal kerja melalui mekanisme Purchase Order (PO) Financing hingga Rp2 miliar.
Skema ini ditujukan untuk pelaku usaha berbadan hukum (PT atau CV) yang telah memperoleh kontrak kerja namun belum memiliki dana untuk memulai proyek.
Sistem ini memungkinkan investor untuk mendanai proyek dengan bagi hasil sebesar 15 persen untuk properti dan 3 persen untuk UKM.
Seluruh layanan pindar syariah di atas telah resmi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga aspek legalitas, keamanan, dan transparansi sistemnya bisa dipertanggungjawabkan sepenuhnya.
