"Bagi Prabowo, memberantas korupsi hari ini adalah untuk mempercepat kelambanan di era sebelumnya. Maka isu penempatan TNI adalah upaya untuk pemulihan keadilan," ungkapnya.
Meski demikian, penugasan TNI di ranah sipil masih memicu perdebatan mengenai batasan peran militer dalam negara demokratis. Rocky menganggap kontroversi tersebut sebagai hal yang lumrah dalam transisi kebijakan.
Baca Juga: Bareskrim Polri Tangguhkan Penahanan Mahasiswi ITB Pengunggah Meme Prabowo-Jokowi
"Itu hal yang biasa saja, karena penundaan yang terlalu lama membuat aksi pemberantasan korupsi seolah tak berjalan," tuturnya.
Menurutnya, kehadiran TNI di kantor kejaksaan adalah bentuk proteksi dramatis untuk menjamin proses hukum tidak terganggu oleh intervensi eksternal.
"Tidak boleh terhalang oleh intervensi atau gangguan dari pihak luar. Itu mungkin alasan kenapa kejaksaan harus diproteksi, bahkan dengan cara dramatis, oleh TNI," pungkas Rocky.
Kebijakan ini diprediksi akan terus menjadi sorotan, terlebih dalam konteks demokrasi dan supremasi hukum, seiring pemerintahan baru memulai masa tugasnya.
