Apakah Jenis Bansos yang Diterima KPM Bisa Berubah? Berikut Penjelasannya

Namun, proses ini tidak selalu cepat dan membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pendamping sosial.

Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Jenis Bansos

Ada beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan perubahan jenis bansos bagi seorang KPM.

Perubahan kondisi keluarga, seperti jumlah anggota keluarga, status pendidikan anak, atau pendapatan rumah tangga. Lalu, hasil evaluasi dan verifikasi data oleh Kemensos atau pemerintah daerah.

Terakhir, adanya kebijakan baru, misalnya penambahan kuota untuk salah satu jenis bansos atau perubahan prioritas program pemerintah.

Sebagai contoh, jika sebuah keluarga yang menerima PKH berhasil meningkatkan kondisi ekonominya, mereka mungkin tidak lagi memenuhi syarat untuk PKH, tetapi masih berhak menerima BPNT sebagai bentuk bantuan pangan.

Sebaliknya, keluarga yang awalnya hanya menerima BPNT bisa diusulkan untuk menerima PKH jika ditemukan bahwa mereka memiliki anak sekolah atau ibu hamil yang memenuhi syarat.

Baca Juga: Nominal dan Syarat Penerima PKH 2025, Bansos Cair per Kategori

Proses Perubahan Jenis Bansos

Proses perubahan jenis bansos tidak dilakukan secara sembarangan. Pemerintah memiliki mekanisme yang ketat untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran. Langkah-langkahnya biasanya meliputi:

1. Pembaruan Data DTKS: KPM yang mengalami perubahan kondisi harus melaporkan ke pendamping sosial atau pemerintah desa untuk memperbarui data di DTKS.
2. Verifikasi dan Validasi: Petugas akan memverifikasi data yang diperbarui untuk memastikan bahwa perubahan bansos memang sesuai dengan kondisi terkini.
3. Pengusulan Perubahan: Jika ditemukan bahwa KPM lebih cocok menerima jenis bansos lain, usulan akan diajukan ke Kemensos melalui sistem yang berlaku.
4. Penyaluran Bansos Baru: Setelah disetujui, KPM akan mulai menerima bansos dengan jenis yang baru, sesuai jadwal penyaluran.

Proses ini membutuhkan waktu dan kerja sama dari berbagai pihak, sehingga KPM disarankan untuk proaktif melaporkan perubahan kondisi keluarga kepada pendamping sosial atau pemerintah setempat.