Dasar aturan ini merujuk pada UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang mewajibkan pengendara motor memiliki SIM.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Klaim Program Didik Siswa Bermasalah di Barak Militer Tak Langgar HAM
Pro-Kontra Kebijakan Sebelumnya: Siswa Bermasalah Dikirim ke Barak
Kebijakan larangan motor ini muncul setelah Dedi Mulyadi mendapat sorotan akibat rencana kontroversialnya, mengirim siswa SMA/SMK bermasalah ke barak militer untuk pembinaan.
Gagasan tersebut langsung memicu kritik dari berbagai pihak, termasuk Komnas HAM, DPR RI, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menegaskan bahwa pendidikan sipil bukan wewenang militer. "Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu," ujarnya.
Atnike menambahkan, kunjungan ke barak militer boleh dilakukan jika bertujuan edukasi karier, tetapi bukan untuk pelatihan ala militer.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menyatakan: "Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah."
Baca Juga: Viral Rani Permata Minta Dedi Mulyadi Jemput Suami ke Barak Milter, Diky Chandra Bakal Dibina?
Respons Publik dan Masa Depan Kebijakan
Kebijakan larangan motor dinilai lebih realistis dibanding wacana pembinaan di barak militer. Namun, implementasinya tetap memerlukan evaluasi, terutama terkait ketersediaan angkutan umum dan keamanan pelajar yang berjalan kaki.
Dedi Mulyadi belum memberikan klarifikasi lebih lanjut apakah rencana "siswa bermasalah ke barak" akan tetap dilanjutkan.
Yang jelas, langkah terbarunya ini kembali mengundang diskusi publik tentang peran pemerintah dalam menangani persoalan pendidikan dan kedisiplinan pelajar.
