JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi A DPRD Jakarta, Kevin Wu, menekankan Pemprov Jakarta harus mengoptimalkan anggaran Rp2,3 triliun APBD tahun 2024 untuk optimalkan pemberdayaan pemuda.
Hal ini untuk meningkatkan peran anak-anak muda sehingga mereka dapat lebih kreatif dan diharapkan kasus tawuran juga menurun.
Sebab, tawuran tidak bisa hanya mengandalkan penindakan hukum, melainkan harus menyasar akar masalah berupa pengangguran muda, minimnya ruang ekspresi, dan lemahnya literasi digital.
"Contohnya, memperkuat sinergi dengan 170 kelurahan rawan tawuran melalui patroli preventif dan pendataan kelompok rentan berbasis RT/RW. Kepolisian tidak bisa bekerja sendiri kita perlu melibatkan karang taruna, tokoh agama, dan orang tua," kata Kevin saat dihubungi, Sabtu, 10 Mei 2025.
Baca Juga: Yuran Fernandes Disanksi Setahun, PSM Makassar Ajukan Banding ke Komite Disiplin PSSI
Politisi PSI ini mengatakan, penanganan tawuran tidak bisa hanya mengandalkan penindakan hukum. Melainkan harus menyasar akar masalah berupa pengangguran muda, minimnya ruang ekspresi, dan lemahnya literasi digital.
Data BPS 2023 menunjukkan 15,5 persen pemuda Jakarta berstatus NEET, yaitu tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak mendapat pelatihan. Menurut Kevin, ini bom waktu sosial yang memicu frustrasi.
"Kami mendorong Pemprov mengubah 42 RPTRA yang terbengkalai menjadi Youth Creative Hub, tempat mereka bisa belajar vokasi, digital marketing, atau bahkan mengembangkan UMKM. Pemuda butuh harapan, bukan stigma," katanya.
Kevin juga menyoroti temuan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bahwa 1.200 konten provokasi tawuran di media sosial pada 2023 berasal dari Jakarta.
Baca Juga: Tanggapan ITB Terkait Mahasiswinya Ditangkap Polisi karena Unggah Meme Jokowi-Prabowo
Berdasarkan data tersebut, 60 persen di antaranya diunggah oleh anak di bawah umur. Ini bukti bahwa literasi digital belum kuat.
