POSKOTA.CO.ID - Kebijakan kontroversial Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirim siswa bermasalah untuk mengikuti pembinaan di barak militer, kembali menjadi sorotan.
Program ini dinilai sejumlah pihak berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), meski Pemprov Jabar bersikeras bahwa tujuannya adalah pembentukan karakter.
Di tengah pro-kontra yang terus bergulir, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa program tersebut justru memberikan pengasuhan terbaik bagi anak.
"Kami bukan sedang merenggut hak-hak anak. Justru, kami sedang memberikan hak pengasuhan terbaik kepada anak. tagar Karakter," tulisnya dalam unggahan Instagram @dedimulyadi71, Selasa 6 Mei 2025. Namun, klaim ini dibantah keras oleh sejumlah orang tua dan aktivis HAM yang menilai metode militer tidak tepat untuk pendidikan anak.
Baca Juga: Tanggung Biaya Pengobatan Keracunan MBG di Bogor, Dedie Rachim: Fokus Uji Sampel
Protes dari Wali Murid: "Tak Ada Jaminan Perubahan Perilaku"
Adhel Setiawan, wali murid asal Babelan, Kabupaten Bekasi, menjadi salah satu yang vokal menentang program ini. Ia bahkan melaporkan kasus ini ke Komnas HAM pada Kamis 8 Mei 2025, dengan tuduhan bahwa metode pendidikan di lingkungan militer tidak sesuai untuk anak-anak.
"Kami mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menghentikan program pembinaan siswa dididik oleh TNI di barak militer. Tak ada jaminan apapun bahwa pembinaan siswa di barak militer oleh TNI tersebut berhasil menyelesaikan masalah perilaku anak didik," tegas Adhel di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat.
Menurutnya, program ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan berisiko melanggar hak anak. Ia juga khawatir siswa mengalami intimidasi, diskriminasi, atau kekerasan fisik dan psikis selama pelatihan.
"Informasi yang kami dapat bahwa anak-anak disuruh bangun jam 04.00 WIB, tidur jam 10 malam, mengenakan pakaian militer, diajarin baris-berbaris, dibotakin, dan lain sebagainya," ungkapnya.
Adhel mendesak Komnas HAM, KPAI, dan Kemendagri untuk mengevaluasi kebijakan ini. Ia juga meminta sanksi bagi Dedi Mulyadi. "Kami mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan kepala daerah lainnya yang menerapkan kebijakan pembinaan siswa didik oleh TNI di Barak Militer," tegasnya.
Baca Juga: Gen Alpha Takut Dedi Mulyadi, Warganet Bandingkan dengan Mobil Jeep Era 90-an
Dedi Mulyadi: "Program Ini Berdampak Positif pada Kedisiplinan"
Di sisi lain, Dedi Mulyadi membantah semua tudingan pelanggaran HAM. Ia menegaskan bahwa program ini bertujuan membentuk karakter dan kedisiplinan siswa.
Saat meninjau pelaksanaan program di Markas TNI Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad, Purwakarta, Sabtu 3 Mei 2025, ia menyatakan, "Program ini memberikan dampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar."
Pendapat serupa disampaikan Menteri HAM Natalius Pigai. Ia menegaskan bahwa program ini bukan bentuk corporal punishment (hukuman fisik), melainkan pembinaan karakter.
"Apa yang dilakukan Pemprov Jawa Barat tersebut bukan merupakan corporal punishment, melainkan bagian dari pembentukan karakter, mental, dan tanggung jawab anak. Maka, tentu tidak menyalahi standar HAM," kata Pigai, Senin 5 Mei 2025.
Baca Juga: Viral Rani Permata Minta Dedi Mulyadi Jemput Suami ke Barak Milter, Diky Chandra Bakal Dibina?
Polemik Berlanjut: Antara Pembinaan atau Pelanggaran Hak Anak?
Program ini masih menjadi perdebatan antara pihak yang melihatnya sebagai solusi disiplin dan yang menganggapnya sebagai bentuk pemaksaan.
Aementara Dedi Mulyadi dan pendukungnya yakin program ini efektif, kritikus seperti Adhel menuntut transparansi dan perlindungan hak anak.
Komnas HAM, KPAI, dan Kemendikdasmen diharapkan segera memberikan keputusan untuk mengakhiri polemik ini. Apakah program ini akan dilanjutkan atau dihentikan, masih menjadi tanda tanya besar.
.jpeg)
