Di sisi lain, Dedi Mulyadi membantah semua tudingan pelanggaran HAM. Ia menegaskan bahwa program ini bertujuan membentuk karakter dan kedisiplinan siswa.
Saat meninjau pelaksanaan program di Markas TNI Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad, Purwakarta, Sabtu 3 Mei 2025, ia menyatakan, "Program ini memberikan dampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar."
Pendapat serupa disampaikan Menteri HAM Natalius Pigai. Ia menegaskan bahwa program ini bukan bentuk corporal punishment (hukuman fisik), melainkan pembinaan karakter.
"Apa yang dilakukan Pemprov Jawa Barat tersebut bukan merupakan corporal punishment, melainkan bagian dari pembentukan karakter, mental, dan tanggung jawab anak. Maka, tentu tidak menyalahi standar HAM," kata Pigai, Senin 5 Mei 2025.
Baca Juga: Viral Rani Permata Minta Dedi Mulyadi Jemput Suami ke Barak Milter, Diky Chandra Bakal Dibina?
Polemik Berlanjut: Antara Pembinaan atau Pelanggaran Hak Anak?
Program ini masih menjadi perdebatan antara pihak yang melihatnya sebagai solusi disiplin dan yang menganggapnya sebagai bentuk pemaksaan.
Aementara Dedi Mulyadi dan pendukungnya yakin program ini efektif, kritikus seperti Adhel menuntut transparansi dan perlindungan hak anak.
Komnas HAM, KPAI, dan Kemendikdasmen diharapkan segera memberikan keputusan untuk mengakhiri polemik ini. Apakah program ini akan dilanjutkan atau dihentikan, masih menjadi tanda tanya besar.
