POSKOTA.CO.ID - Kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi soal memasukan anak sekolah yang nakal atau bermasalah ke barak militr semakin disoroti termasuk oleh anggota Komisi XIII DPR RI, Pangeran Khairul Saleh.
Sebelumnya, kebijakan Gubernur Jabar tersbeut menuai kontroversi. Banyak yang merasa hal tersebut tidak perlu dilakukan karena khawatir dapat berdampak buruk terhadap psikis para siswa.
Akan tetapi, tak sedikit juga pihak yang setuju dan menilai hal tersebut dapat membantu para guru dan orang tua dalam mendisiplinkan siswa bermasalah.
Baca Juga: Siapa Aura Cinta? Gadis yang Viral di Media Sosial karena Kritiknya Terhadap Dedi Mulyadi
Dalam unggahan Instagram pribadinya, Dedi Mulyadi mengungkapkan prihatin terhadap kenakalan remaja yang sampai masuk ke ranah kriminal, dari penganiayaan hingga pembunuhan.
Dengan demikian ia membuat kebijakan tersebut agar bisa mengubah pola sikap dan disiplin para siswa nakal tersebut.
Sementara itu, Legislator dari Dapil Kalimantan Selatan I tersbeut menilai bahwa anak-anak haryus tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan mental dan fisiknya.
Sehingga, memasukan siswa ke barak militer, menurutnya merupakan langkah yang kurang tepat.
“Anak-anak harus tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan mental dan fisik secara utuh, bukan ditanamkan doktrin kekerasan atau kedisiplinan ekstrem,” kata Pangeran kepada wartawan, dikutip poskota.co.id pada Selasa, 6 Mei 2025.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan militerisasi siswa sekolah adalah melanggar HAM.
“Kebijakan militerisasi siswa sekolah melanggar hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.
Artinya mengirimkan siswa ke barak militer itu juga melanggar HAM,” katanya menegaskan.
“Negara tidak boleh memperlakukan rakyatnya sebagai objek eksperimen kebijakan,” tambahnya.
Meski mendapat kritik dari sejumlah pihak, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pihaknya tidak keberatan, namun ia meminta untuk mendapatkan kesempatan menjalankan kebijakan tersebut.