BANDUNG, POSKOTA.CO.ID - Kementerian HAM (Kanwil KemenHAM) Jawa Barat mendukung program pendidikan karakter siswa SMA bermasalah yang digagas Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.
Kepala Kantor Wilayah Kemenham Jabar, Hasbullah mengatakan, program anak dimasukkan ke barak militer, merupakan upaya mencari solusi terhadap permasalahan anak-anak remaja.
"Masalah kenakalan anak-anak ini sudah menahun bagi saya, karena dari Program yang ada dari pusat pun, tidak ada langkah konkret," kata Hasbullah dalam keterangan resmi, Senin, 5 Mei 2025.
Program ini menimbulkan perdebatan di antara masyarakat. Selain masalah regulasi, beberapa kalangan seperti Komnas HAM menilai edukasi untuk sipil bukan kewenangan lembaga militer.
Baca Juga: Menteri HAM Menilai Program Pembinaan Karakter Siswa di Barak Ala Dedi Mulyadi Tidak Langgar HAM
Meski begitu, program ini sudah diikuti puluhan siswa secara bertahap. Mereka mengikuti pendidikan karakter tersebut, mulai siswa asal Purwakarta hingga Bandung.
"Cuma mungkin yang saya pahami, beliau kan tipologi yang pragmatis dan hari ini mungkin orang sudah jenuh juga dengan diskusi, seminar dengan begitu-begitu," katanya.
Saat disinggung kebijakan yang dikeluarkan Dedi berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), Hasbullah menyebut harus dilihat dari beberapa sisi.
"Artinya, orang kan banyak ketakutan bahwa ketika di militer melakukan salah, akan dipukul gitu-gitu ya, kan ada ketakutan-ketakutan seperti itu, tapi apa yang dipublikasi oleh beliau saya lihat di Youtube-nya, itu tidak terjadi. Malah memang pendidikan karakter yang dia tanamkan, kemudian bagaimana menghadirkan orang tua bisa lihat bahwa dia yang menitipkan karena orang tua juga hari ini "sudah tidak mampu lagi" mendidik anak-anaknya," ucapnya.
Menurutnya, pelaksana sudah mendapatkan izin dari orang tua siswa yang digembleng oleh lembaga militer.
"Kalau memang para orang tuanya ikhlas, karena daripada anaknya di masa depan jadi korban dan sebagainya, mending seperti Itu, itu kira-kira. Bagi saya ini kan nanti akan kelihatan hasilnya, mari di evaluasi apa yang dilakukan beliau," katanya.
Lebih lanjut, Hasbullah mengungkapkan, belum ada program yang benar-benar solutif untuk memecahkan masalah kenakalan remaja.
"Sampai hari ini, masih pada tataran wacana saja kan, ketika ada tawuran yang meninggal, keluar statement, semoga ini menjadi yang terakhir, begitu terus. Itu jadi polemik, kenapa tidak ada langkah yang terukur," ucapnya.
Hasbullah pun berharap ke depan, Pemprov Jabar dapat melibatkan Kanwil KemenHAM dalam berbagai kebijakan Dedi Mulyadi, termasuk program pendidikan berkarakter.
"Ya, saya pikir dari Kanwil KemenHAM tentu sangat mengapresiasi kalau bisa dilibatkan, karna kalau kita buka konten dari KDM, ya hari ini 90% itu bersentuhan dengan HAM ya, mulai dari lingkungan hidup, anak dan berbagai pelayanan yang ada," katanya.
.jpg)
