Ada sejumlah alasan yang mendasarinya, di antaranya politik merangkul yang diterapkan Prabowo. Bukan politik memukul, bukan pula memusuhi dan mendendam. tetapi berteman dan memaafkan untuk menyatukan.
Selain, kinerja pemerintahan yang dinilai positif setelah menepati janjinya dengan menggulirkan program – program prioritas dan unggulan yang selama ini ditunggu rakyat. Tingginya tingkat kepuasaan publik menjadi indikasi.
Meski begitu, dinamika politik terus bergulir. Prestasi yang telah terukir, tak lepas dari tuntutan adanya evaluasi bagi pejabat yang tidak bekerja dengan baik dan\ benar. Yang kebijakannya tidak pro-rakyat.
Tuntutan evaluasi yang sepertinya tidak berhenti sampai di sini, perlu disikapi secara bijak dengan tidak mengabaikan kepentingan rakyat. Tentu, rakyat akan mendukungnya, selama kebijakan tidak mencederai hati nurani rakyat.
Di sisi lain, soliditas koalisi harus tetap terawat dan terjaga dengan baik guna menjamin stabilitas politik. Apa pun kondisinya, terganggunya stabilitas politik dapat menghambat jalannya program pembangunan untuk rakyat.
Itulah sebabnya koalisi permanen kian menjadi kebutuhan, tidak saja di masa sekarang , juga mendatang. Maknanya, seperti disebutkan di bagian awal tulisan ini, sebaiknya permanen dalam dekade panjang, bukan hanya satu periode pemerintahan, tetapi empat pemerintahan berikutnya.
Koalisi permanen dimaksud hendaknya tidak dimaknai untuk melanggengkan kekuasaan, tetapi demi kesinambungan pembangunan untuk memajukan bangsa dan negara, guna menyejahterakan rakyat, bukan kesejahteraan orang per orang, kelompok per kelompok.
Karenanya anggota koalisi harus tetap bersikap kritis dalam mengawal kebijakan demi rakyat. Ingat! demi rakyat, bukan dirinya atau kelompoknya.
Harus legowo dievaluasi, jika kadernya yang duduk dalam kabinet, nyata- nyata mengeluarkan kebijakan yang menyakiti hati rakyat. Bukan malah berbalik melakukan perlawanan menjadi oposisi.
Memang, oposisi tidaklah dilarang, tetapi hendaknya tidak didasari karena beda sikap politik, terlebih sakit hati dan dendam politik. Jangan pula asal beda pendapat dan berseberangan. Yang yang utama adalah kepentingan rakyat, bukan semata kepentingan oposisi atau pun koalisi.
Ingat! Demokrasi bukan menang – menangan, bukan pula memaksakan, tetapi menyelaraskan semua kepentingan demi membangun bangsa dan negara guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial, seperti dikatakan Pak Harmoko dalam kolom “Kopi Pagi” di media ini.
Koalisi akan semakin solid dan langgeng, jika jargon demi kepentingan rakyat, perjuangan untuk rakyat, pembangunan buat rakyat, kesejahteraan dan kemakmuran untuk rakyat dan semuanya untuk rakyat, bukan sebatas slogan.
