POSKOTA.CO.ID - Bagi pemilik Nomor Induk Kependudukan (NIK) tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berada di tiga wilayah ini, telah disalurkan saldo dana Rp400.000 melalui bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh pemerintah.
Selain saldo dana bansos BPNT, penerima Program Keluarga Harapan (PKH) juga telah menerima bantuan dari pemerintah.
Memasuki bulan Desember, proses pencairan bantuan sosial dari Kementerian Sosial berjalan semakin intensif.
Bantuan yang mencakup program PKH dan BPNT mulai ditransfer melalui empat bank himbara, yakni Bank BRI, BNI, Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Berdasarkan laporan kanal YouTube Info Bansos, dana bantuan telah ditransfer secara bertahap ke rekening para penerima.
Meskipun demikian, proses pencairan Saldo dana bansos PKH BPNT ini belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah.
Pemerintah meminta masyarakat yang belum menerima dana bantuan untuk bersabar, karena penyaluran ini dilakukan secara bertahap dan memerlukan koordinasi lintas lembaga.
Wilayah yang Sudah Mencairkan Saldo Dana Bansos PKH dan BPNT
Hingga hari ini, beberapa daerah telah terdeteksi berhasil mencairkan bantuan sosial, khususnya melalui Bank BNI. Berikut adalah daftar wilayah yang telah menerima pencairan:
1. Bank BNI :
- Provinsi Banten
- Kota Serang
- Daerah Istimewa Yogyakarta
- Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kota Yogyakarta
2. DKI Jakarta
- Kota Administrasi Jakarta Utara
- Jawa Barat: Kabupaten Bandung, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sukabumi, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Tasikmalaya
- Jawa Tengah: Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Tegal, Kota Surakarta
- Jawa Timur: Kabupaten Blitar, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya
3. Bank BRI
Wilayah pencairan melalui Bank BRI meliputi:
- Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara
- Lampung, Maluku, dan Maluku Utara
4. Bank Mandiri
Proses pencairan juga terpantau mulai berlangsung di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.
Pencairan BPNT Melalui Kantor Pos
Bagi penerima BPNT yang belum memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), pemerintah menyediakan mekanisme alternatif. Bantuan dapat dicairkan melalui kantor pos.
Hal ini ditujukan untuk memastikan bantuan dapat diterima tepat waktu, terutama bagi mereka yang belum mendapatkan buku tabungan atau kartu KKS dari bank.
Pemerintah menargetkan pencairan BPNT untuk periode Juli-Desember 2024 selesai sebelum pergantian tahun, agar proses penyaluran bantuan awal tahun 2025 tidak terganggu.
Bagi KPM yang belum mendapatkan kartu KKS, pihak kantor pos akan mengirimkan surat undangan sebagai pemberitahuan. Penerima diminta membawa dokumen penting, seperti Kartu Keluarga (KK) dan KTP, sebagai syarat pencairan bantuan.
Tahapan dan Alokasi Dana Bantuan
Pencairan bantuan PKH dan BPNT dilakukan dalam beberapa tahap. Untuk PKH, periode November-Desember 2024 merupakan tahap ke-6, yang mencakup alokasi untuk kelompok penerima seperti:
- Anak sekolah di jenjang SD, SMP, dan SMA
- Lansia berusia di atas 60 tahun
- Ibu hamil dan balita
Sedangkan untuk BPNT, bantuan difokuskan pada kebutuhan pangan keluarga miskin. Dana sebesar Rp400.000 dialokasikan untuk dua bulan sekaligus.
Bagi penerima yang telah mendapatkan kartu KKS pada Agustus lalu, alokasi dana sebesar Rp1,2 juta untuk periode Juli-Desember juga telah disalurkan.
Pemerintah mengimbau penerima bantuan untuk memeriksa saldo secara berkala melalui aplikasi resmi atau mesin ATM.
Proses penyaluran dana ini memang berbeda-beda di setiap daerah, sehingga memerlukan waktu untuk menyelesaikan seluruh pencairan.
Bagi mereka yang sudah masuk dalam daftar pencairan, penting untuk tetap optimis dan bersabar. Pemerintah berkomitmen mempercepat proses ini agar keluarga penerima manfaat dapat segera menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.
Melalui program bantuan sosial PKH dan BPNT, pemerintah berharap dapat meringankan beban masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan dan pendidikan.
Bantuan ini juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan gizi keluarga kurang mampu, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.
Bagi masyarakat yang belum menerima bantuan, disarankan untuk terus memantau informasi resmi dari pihak berwenang, baik melalui aplikasi, media sosial terpercaya, maupun pengumuman di kantor desa atau kelurahan setempat.
Dengan cara ini, mereka dapat memastikan bahwa hak mereka sebagai penerima bantuan tetap terjamin.
Program bantuan sosial PKH dan BPNT tidak hanya menjadi wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat miskin, tetapi juga alat strategis untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia.
Dengan proses pencairan saldo dana bansos PKH BPNT yang bertahap namun terstruktur, diharapkan seluruh penerima manfaat dapat segera merasakan dampak positif dari program ini.
Demikian tadi, informasi terkait pencairan saldo dana bansos PKH BPNT.
Disclaimer: Tidak semua masyarakat dapat menerima bantuan ini. Hanya mereka yang memenuhi kriteria dan terdaftar dalam DTKS yang berhak mendapatkan dana tersebut.
Selain itu penulisan 'Saldo Dana' tidak ad kaitannya dengan aplikasi DANA.
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.
