Selain sebagai WNI, calon penerima PKH juga harus terdaftar sebagai keluarga yang masuk dalam golongan berkebutuhan atau keluarga prasejahtera.
Data ini biasanya diurus di tingkat kelurahan melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas setempat.
Dengan kata lain, keluarga yang ingin mendapatkan bantuan ini harus sudah masuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan miskin di wilayah domisili mereka.
3. Tidak Termasuk Anggota ASN, TNI, atau POLRI
Salah satu kriteria penting lainnya adalah calon penerima tidak boleh merupakan anggota dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
Ketentuan ini berlaku karena PKH hanya diperuntukkan bagi masyarakat umum yang bukan merupakan bagian dari kalangan berpenghasilan tetap atau yang memiliki jaminan dari negara seperti ASN, TNI, dan POLRI.
4. Belum Pernah Menerima Bantuan Lain
Calon penerima juga harus belum pernah menerima bantuan sosial lainnya seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), BLT Subsidi Gaji, ataupun Kartu Prakerja.
Hal ini untuk memastikan bahwa penerima PKH adalah mereka yang belum mendapatkan manfaat dari program sosial pemerintah lainnya, sehingga distribusi bantuan bisa lebih merata dan adil bagi keluarga yang benar-benar membutuhkan.
5. Terdaftar di DTKS Kemensos RI
Calon penerima harus terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.
DTKS adalah basis data utama yang digunakan pemerintah untuk mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan yang layak mendapatkan berbagai bentuk bantuan sosial.
.png)
