Forum Peduli Indonesia Damai Siap Kawal Pemerintahan Baru Prabowo

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Tokoh lintas agama di Indonesia yang tergabung dalam Forum Peduli Indonesia Damai (FPID) melakukan pertemuan ke tujuh di Gereja Katedral, Jakarta Pusat pada Sabtu, 4 Mei 2024. Dalam pertemuan yang dibalut acara Halal Bi Halal itu, para tokoh lintas agama siap mengawal pemerintahan baru hasil Pemilu 2024.

Para tokoh agama di Indonesia yang hadir dalam pertemuan itu, antara lain Waketum MUI, KH Marsudi Syuhud, Romo Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo, PGI Gumar Gultom,  Ketua Umum Dewan Rohanian Majelis Tinggi Konghucu Indonesia (Matakin) XS Budi Santoso Tanuwibawa 2018-2022, Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI), Engkus Ruswana, Ketum PHDI, Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Permabudhi, Piandi, Pimpinan Spiritual Nusantara, Romo Sri Eko Galgendu, dan Sekretariat FPID Azisoko Harmoko.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud menyampaikan, para pemimpin agama Indonesia ini berkumpul untuk mencairkan dan menguatkan hubungan di antara sesama.

Dalam pertemuan itu, Kiai Marsudi mengatakan, para pemimpin agama memiliki satu kesamaan visi untuk terus menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Jika ada kurang-kurangnya kita perbaiki, jika masih ada yang belum semua sepakat itu adalah kewajaran yang harus kita jaga," kata Kiai Marsudi pada Sabtu, 4 Mei 2024.

Pengasuh Pondok Pesantren Darul Uchwah itu juga menghimbau pihak-pihak yang memiliki pendapat berbeda dapat diterima. 

Kiai Marsudi menjelaskan, hal itu karena pendapat yang berbeda merupakan bagian dari kritik. Sementara kritik ialah sarana untuk melakukan perbaikan-perbaikan. 

Namun ia mengingatkan, kritik itu bukan dengan cara mencaci maki. Menurut Kiai Marsudi, khsususnya dalam dunia politik, ketika terjadi ketidakseimbangan, maka perlu ada yang mengkritik agar bisa menjadi keseimbangan.  

"Siapa saja bisa untuk menyampaikan kritiknya, terhadap pemerintah, siapa saja, termasuk kepada kita," tegasnya. 

Lebih lanjut, Kiai Marsudi menyampaikan, para pemimpin agama di Indonesia sepakat ajang seperti ini akan menjadi budaya. Sebab, katanya, ketika melakukan pertemuan seperti ini, suasana akan cair dengan sendirinya. 

Hal inilah yang diharapkan terjadi kepada para pimpinan  partai dan pimpinan politik di Indonesia agar bisa saling kumpul agar situasi di antara mereka bisa cair. 

"Karena budaya ini sesungguhnya tanpa sadar, gak pakai ngomong pun sudah cair semuanya dalam situasi apapun.

Sementara Ketua Umum Dewan Rohanian Majelis Tinggi Konghucu Indonesia (Matakin) 2018-2022, XS Budi Santoso Tanuwibawa mengatakan, kontestasi Pemilu 2024 telah selesai. 

"Pasti ada suka atau tidak suka. Ada kekecewaan atau tidak. Tapi apapun namanya, negara harus bergerak, kita semua setuju untuk memberi ruang dan kesempatan yang dapat mandat untuk meneruskan kepemimpinan Indonesia yang lebih baik," kata Budi. 

Budi menilai, tidak perlu seluruh pihak dapat dirangkul untuk bisa masuk ke dalam pemerintahan. Budi menjelaskan, untuk berjalannya pemerintahan ke depan dibutuhkan opisisi untuk menjadi penyeimbang atau pengawas pada jalannya pemerintahan yang baru. 

"Tetap diperlukan orang-orang partai maupun pikiran-pikiran yang mampu menyeimbangkan agar kebijakan itu mendapatkan masukan positif agar tidak berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu akan sangat berbahaya," ucapnya.

Ia bersama para tokoh lintas agama di Indonesia siap mengawal pemerintahan baru. "Kita semua termasuk tokoh agama, harus berani berdiri di belakang mereka yang mampu menyuarakan suara lain selama suara itu demi kebaikan Indonesia," tuturnya. 

Dalam pertemuan itu, Budi mengungkapkan, para tokoh lintas agama yang hadir juga sepakat akan membawa forum ini secara berkelanjutan. 

"Budaya Halal Bi Halal selama ini yang terbukti bukan hanya mampu Indoneaia selalu selamat dari persoalan-persoalan yang menurut orang Indonesia akan begini-begini, nyatanya tidak, hanya karena forum yang disebut Halal Bi Halal," paparnya.

Pihaknya menyebut banyak persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia mulai dari persoalan hukum, etika dan sebagainya. Dalam menanggapi berbagai persoalan, tidak perlu menanggapinya hanya  dengan tudingan-tudingan. 

"Karena ada satu pendapat jangan-jangan ketika kita tidak beretika, ketika diminta untuk untuk mengajukan contoh yang mampu atau punya etika, ternyata tidak ada, termasuk kita sendiri," tuturnya. 

Oleh karena itu, kata Budi, para tokoh lintas agama di Indonesia ini siap mengambil peran untuk membina umat beragamanya agar menjadi umat yang beretika. 

Salah satu aspek yang perlu diperbaiki, menurut Budi, sifat keserakahan manusia yang tidak akan mampu dipenuhi kebutuhannya oleh dunia. 

Sebab pada dasarnya, dunia ini mampu memenuhi kebutuhan manusia yang tidak serakah. "Nah inilah yang perlu kita lakukan sehingga, kita mampu mengedukasi umat masing-masing kata serakah kalau salam bahasa Budha bisa dihilangkan sehingga, kita bisa menjadi kembali ke fitrahnya, manusia Indonesia (yang) gotong royong," ungkapnya. 

Para tokoh lintas agama ini berharap semua pihak dapat bersatu memikirkan Indonesia. Termasuk dari para pemimpin Indonesia bisa duduk bersama untuk menuangkan pikirannya bagi bangsa dan negara. 

Menurutnya, perbedaan yang terjadi, kalah dan menang dalam kontestasi adalah hal yang biasa. Tetapi ketika ada masalah yang menimpa Indonesia, semua pihak bisa menyisihkan perbedaan itu untuk kepentingan bersama.

Perlunya Menghargai Martabat Sesama Manusia

Dalam kesempatan yang sama, Romo Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo mengatakan, rasa saling menghargai martabat di antara sesama manusia dan warga negara Indonesia diperlukan.

Menurut Kardinal Suharyo, hal inilah yang menjadi akar terjadinya berbagai persoalan di Indonesia."Satu ditindas yang lain menindas, itu kan tidak menghargai. Satu flexing satu tidak bisa makan," ujarnya.

Kardinal Suharyo menerangkan, salah satu persoalan besar yang ada di Indonesia adalah koropsi. Kondisi korupsi di Indonesia dinilai sudah sangat mengerikan dan menjadi beban di Tanah Air.

Ia menyoroti terungkapnya kasus korupsi baru-baru ini pada kasus tambang timah di Bangka Belitung yang disinyalir merugikan negara mencapai Rp271 triliun.

Kardinal Suharyo menekankan, saling menghargai di antara warga negara Indonesia agar tidak terjadi ketimpangan, terutama di mata hukum.

"Landasan harus dipegang bersama, siapapun harus menghargai martabat manusia, karena itu adalah landasan dari segala-galanya. Kalau tidak menghargai martabat manusia, maka hukum itu akan berlaku yang lemah," tegasnya.

Ketika hukum hanya berlaku pada yang lemah, maka orang lemah tersebut bisa diperlakukan semaunya, tanpa dihargai harkat dan martabatnya sebagai manusia.

"Tetapi yang jelas-jelas bersalah, tetapi punya kekuasaan, diapa-apain pun tidak akan kenapa-kenapa," ungkapnya.

Selain menimbulkan korupsi, tidak adanya rasa saling menghargai martabat di antara sesama manusia dan warga negara Indonesia bisa menimbulkan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Menurutnya, kasus TPPO ini sama halnya mengerikan seperti kasus korupsi. Apalagi, dalam kasus tersebut melakukan perbudakan kepada sesama manusia dan warga negara Indonesia.

"Ketika kita memperbudak saudara-saudara kita sebangsa ini mengerikan sekali. Kalau tidak sungguh-sungguh ditangani, lalu segala usaha yang bagus itu akan sia-sia. Karena bangsa sendiri tidak dihargai," ucapnya.