Forum Peduli Indonesia Damai Siap Kawal Pemerintahan Baru Prabowo

Minggu 05 Mei 2024, 14:01 WIB
Pertemuan Forum Peduli Indonesia Damai (FPID) yang siap mengawal pemerintahan baru.

Pertemuan Forum Peduli Indonesia Damai (FPID) yang siap mengawal pemerintahan baru.

Sebab pada dasarnya, dunia ini mampu memenuhi kebutuhan manusia yang tidak serakah. "Nah inilah yang perlu kita lakukan sehingga, kita mampu mengedukasi umat masing-masing kata serakah kalau salam bahasa Budha bisa dihilangkan sehingga, kita bisa menjadi kembali ke fitrahnya, manusia Indonesia (yang) gotong royong," ungkapnya. 

Para tokoh lintas agama ini berharap semua pihak dapat bersatu memikirkan Indonesia. Termasuk dari para pemimpin Indonesia bisa duduk bersama untuk menuangkan pikirannya bagi bangsa dan negara. 

Menurutnya, perbedaan yang terjadi, kalah dan menang dalam kontestasi adalah hal yang biasa. Tetapi ketika ada masalah yang menimpa Indonesia, semua pihak bisa menyisihkan perbedaan itu untuk kepentingan bersama.

Perlunya Menghargai Martabat Sesama Manusia

Dalam kesempatan yang sama, Romo Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo mengatakan, rasa saling menghargai martabat di antara sesama manusia dan warga negara Indonesia diperlukan.

Menurut Kardinal Suharyo, hal inilah yang menjadi akar terjadinya berbagai persoalan di Indonesia."Satu ditindas yang lain menindas, itu kan tidak menghargai. Satu flexing satu tidak bisa makan," ujarnya.

Kardinal Suharyo menerangkan, salah satu persoalan besar yang ada di Indonesia adalah koropsi. Kondisi korupsi di Indonesia dinilai sudah sangat mengerikan dan menjadi beban di Tanah Air.

Ia menyoroti terungkapnya kasus korupsi baru-baru ini pada kasus tambang timah di Bangka Belitung yang disinyalir merugikan negara mencapai Rp271 triliun.

Kardinal Suharyo menekankan, saling menghargai di antara warga negara Indonesia agar tidak terjadi ketimpangan, terutama di mata hukum.

"Landasan harus dipegang bersama, siapapun harus menghargai martabat manusia, karena itu adalah landasan dari segala-galanya. Kalau tidak menghargai martabat manusia, maka hukum itu akan berlaku yang lemah," tegasnya.

Ketika hukum hanya berlaku pada yang lemah, maka orang lemah tersebut bisa diperlakukan semaunya, tanpa dihargai harkat dan martabatnya sebagai manusia.

"Tetapi yang jelas-jelas bersalah, tetapi punya kekuasaan, diapa-apain pun tidak akan kenapa-kenapa," ungkapnya.


Berita Terkait


News Update