"Karena kami enggak ingin, seakan-akan yang ngatur-ngatur kok presiden. Padahal parpol kan harusnya independen, jangan sampai punya persepsi seperti itu," katanya.
PDIP Balas Kritik Demokrat Soal Jokowi Panggil 6 Ketum Parpol
Sementara itu Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah langsung menjawab kritikan Herzaky Mahendra yang mewakili Demokrat.
Menurut dia, tak ada yang salah dengan sikap Jokowi memanggil 6 ketum parpol. Sebab sebagai presiden, Jokowi dinilai berhak membangun komunikasi politik dengan parpol pendukungnya.
"Apa yang dilanggar? Sebagai orang dengan kapasitas presiden dan kepala pemerintahan, bukankah beliau juga berhak untuk membangun komunikasi politik dengan partai-partai yang mendukung pemerintahannya," katanya.
Sebab baik pemilu presiden dan pemilu legislatif, merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional. Dan Jokowi dinilai bertanggung jawab apalagi turut didukung oleh partai-partai pendukungnya.
Andaipun disebut ada pelanggaran, Basarah menampiknya. Sebab, kata dia, Pilpres saat ini belum dimulai. Proses baru dimulai pada 19 Oktober 2023 mendatang, di mana para pasangan calon presiden mulai mendaftarkan diri.
Basarah kemudian bertanya apakah hak politik Jokowi dalam kapasitas presiden dicabut? Menurutnya tidak. Sebab dalam perspektif itu tidak ada yang dilanggar oleh dia.
PDIP justru kemudian membalas kritikan Demokrat soal Jokowi panggil 6 ketum parpol. "Dulu di era Pak SBY malah ada Sekretariat Gabungan, itu struktural dibuat. Kalau Pemerintahan Jokowi tidak membentuk. Dia cair dan natural saja," kata Basarah.
