JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin mengingatkan bahwa kita berada di tengah momentum kebangkitan ekonomi.
"Sembari terus mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik, berbagai agenda pemulihan ekonomi nasional harus terus didorong agar dilaksanakan secara integratif, kolaboratif, dan inklusif, melibatkan peran aktif semua lapisan masyarakat," papar Wapres.
Wapres menyampaikan hal ini dalam sambutannya secara virtual pada acara Penganugerahan Berita Satu Public Leader Awards 2022 dari kediaman resmi, Jakarta, Jumat malam (18/3/2022).
Wapres juga menitipkan pesan kepada para kepala daerah yang hadir untuk dapat memanfaatkan momentum kebangkitan ekonomi ini dan bersama-sama mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
"Pertama, transformasi digital adalah suatu keniscayaan. Kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk penyediaan layanan publik yang lebih baik," papar Wapres.
Wapres menambahkan digitalisasi pelayanan publik lebih unggul karena pengambilan keputusan dan kebijakan publik akan didukung dengan data dan evidence yang kuat, sehingga kualitas informasi semakin baik dan risiko kegagalan dapat dikurangi.
Transformasi digital juga menjadi prasyarat dan perlu untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Untuk itu, para pemimpin pusat dan daerah harus segera mempercepat langkah transformasi digital, atau justru akan kehilangan kesempatan dan menjadi semakin tertinggal.
Kedua, penguatan kelembagaan yang inklusif dan kolaboratif. Lupakan ego sektoral, karena kebijakan publik dapat lebih baik dilakukan dengan pelibatan berbagai pihak.
"Pemimpin yang kuat mampu merangkul demi mewujudkan tujuan bersama yang lebih besar. Kolaborasi dengan partai politik dan organisasi masyarakat, mitra pembangunan, pendidikan tinggi dan lembaga riset, dunia usaha dan media massa, maupun elemen masyarakat lainnya," utaranya.
Wapres menjelaskan keterbukaan antarpihak akan mempercepat terjadinya transfer pengetahuan dan menyuburkan ekosistem bagi tumbuhnya inovasi.
Selanjutnya, penguatan sumber daya manusia (SDM), yang tidak terbatas di lingkup pemerintahan, tetapi seluruh lapisan masyarakat. Situasi krisis membutuhkan kecakapan SDM untuk menggerakkan banyak sumber daya lainnya, seperti anggaran, organisasi, maupun perangkat teknologi informasi.
