Tanggapan Luhut Saat Deddy Singgung Penundaan Pemilu: Kalau Jokowi 3 Periode, Indonesia Lebih Baik

Minggu 13 Mar 2022, 11:20 WIB
Luhut Binsar Pandjaitan dalam Podcast Deddy Corbuzier (Foto: tangkapan layar youtube/Deddy Corbuzier)

Luhut Binsar Pandjaitan dalam Podcast Deddy Corbuzier (Foto: tangkapan layar youtube/Deddy Corbuzier)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, buka siara soal isu penundaan pemilu 2024. Penundaan pemilu berarti memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Deddy Corbuzier yang dikutip Ahad (13/3/2022), Luhut mengungkapkan pandangan pribadinya jika masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode. Menurutnya, hal itu akan membuat ndonesia lebih baik.

“Kalau ditambah tiga tahun, mungkin sekali, akan lebih baik. Sekali (tambah tiga tahun),” kata Luhut.

Luhut beralasan penambahan tiga tahun masa pengabdian Jokowi karena kinerjanya yang dinilai baik, pribadinya, capaian yang bergerak naik, hingg situasi yang terjadi sekarang ini.

Lebih jauh Luhut mengatakan saat ini adanya wacana perpanjangan jabatan Presiden Jokowi ini adalah bagian dari demokrasi.

“Ada wacana-wacana macam-macam di publik itu bagian dari demokrasi,” ujarnya.

Luhut juga mengaku dirinya memiliki data dari rakyat Indonesia yang menginginkan agar Pemilu 2024 ditunda pelaksanaanya. Sehingga wacana penundaan Pemilu ini berdasarkan suara dari rakyat Indonesia.

“Kita kan punya big data, dari big data itu 110 juta itu macam-macam, dari Facebook dan segala macam, karena orang main Twitter kira-kira 110 juta,” ungkapnya.

Dari big data tersebut masyarakat kelas menengah ke bawah menginginkan tidak ingin adanya kegaduhan politik di Indonesia akibat Pemilu 2024. Bahkan masyarakat takut adanya pembelahan, seperti yang terjadi di Pilpres 2019 lalu.

Dia melanjutkan, dari big data tersebut masyarakat juga tidak ingin Indonesia dalam keadaan susah akibat pandemi Covid-19, namun malah menghaburkan uang demi penyelenggaran Pemilu 2024.

Pasalnya, kata Luhut, Pemilu dan Pilkada serentak 2024 bisa menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 110 triliun.

Berita Terkait

News Update