JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Turnamen sepak bola Piala Menpora 2021 yang akan segera bergulir mendapat kecaman dari berbagai kalangan dan organisasi di masyarakat, lantaran digelar di tengah pandemi Covid-19.
Setelah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengecam keras Piala Menpora digelar karena khawatir menjadi klaster baru Covid-19, kini kecaman serupa datang dari Ketua Presedium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane.
Menurutnya, jika event tersebut tetap dipaksakan digelar kemudian memunculkan klaster baru Covid-19, terjadi korban sakit atau meninggal dunia maka Kapolri dan Menpora harus bertanggungjawab.
"Jika terjadi klaster baru Covid-19 kemudian korban sakit atau meninggal dunia, Menpora dan Kapolri yang memberi izin harus bertanggung jawab dan mundur dari jabatannya," kata Neta, Selasa (3/3/2021).
Baca juga: Jelang Penyelenggaraan Piala Menpora 2021 Tanpa Penonton, Kiper Persib Yakin Bobotoh Patuhi Aturan
Neta juga menyebutkan jika korban meninggal dunia, istri dan anaknya menjadi tanggung jawab Menpora dan Kapolri, termasuk pendidikannya. Selain itu, jika ada klub yang tidak mampu membayar gaji dan ofisialnya selama even, Menpora dan Kapolri juga harus bertanggung jawab membayar gaji mereka.
Untuk itu, IPW mendesak Presiden Jokowi segera menegur Kapolri yang memberi izin Piala Menpora. Selain itu Pemda yang wilayahnya dijadikan lokasi Piala Menpora harus menolak pertandingan Piala Menpora digelar karena dikhawatirkan menjadi klaster baru Covid-19.
Sebab situasi pandemi Covid-19 masih terus membawa korban jiwa. Karenanya, Presiden Jokowi diminta menegur Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pemberian izin Piala Menpora yang akan digelar 20 Maret-25 April 2021 di empat kota, Malang, Solo, Bandung dan Sleman.
Baca juga: Izin Dikeluarkan, Borneo FC Langsung Lakukan Persiapan Sambut Piala Menpora 2021
Bagaimana pun, kata Neta, even ini jelas-jelas akan menciptakan kerumunan kendati pertandingannya sendiri tidak ada penonton. Padahal, Presiden Jokowi secara tegas di akun Twitternya tertanggal 16 Nopember 2020 menyebutkan aparat harus berani mengambil tindakan terhadap para pelanggar.
"Karena, keselamatan rakyat di tengah pandemi merupakan hukum yang tertinggi. 'Saya memerintahkan Kapolri, Panglima TNI, dan Ketua Satgas untuk menindak tegas pelanggar pembatasan yang ditetapkan,' cuitan Jokowi di Twitternya," ujar Neta.
