SERANG, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten enggan mengikuti pemberlakukan lockdown pada akhir pekan seperti di Jawa Tengah.
Pemprov Banten melihat pola lockdown akhir pekan itu tidak efektif dalam menekan angka penyebaran virus corona atau Covid-19, karena mobilitas warga perkotaan yang sangat tinggi.
"Yang efektif itu pola yang tertuang dalam Intruksi Kemendagri (Inmendagri) nomor 3 tahun 2021," kata Gubernur Banten Wahidin Halim (WH), Senin (8/2/2021).
Wahidin menjelaskan, dalam Inmendagri itu sudah mengatur mekanisme penekanan penyebaran Covid-19 yang dilakukan dari skala organisasi terkecil, yakni RT/ RW.
"Ini yang efektif, karena langsung bersentuhan dengan masyarakat di tingkat bawah," ucapnya.
Oleh karena itu, Wahidin menambahkan, dirinya sudah membuat Intruksi Gubernur (Ingub) terkait pengaturan secara teknis kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Banten.
"Nanti mereka yang akan melanjutkan ke setiap desa/kelurahan sampai tingkat RT/RW, agar membentuk posko-posko penanganan Covid-19," jelasnya.
Wahidin mengaku, dengan pola ini skala Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menyasar ke sektor mikro alias terkecil.
"Jadi nanti yang menentukan wilayahnya menjadi zona merah, kuning atau hijau itu pengaturannya ada di RT setempat, dengan pengawasan Satgas yang ada di atasnya," ujarnya.
Wahidin menjelaskan, fenomena klaster keluarga, industri dan perkantoran banyak terjadi di Banten. Untuk itu hal ini menjadi perhatian serius Pemprov, makanya PPKM mikro ini didorong agar penekanannya dilakukan oleh RT/ RW setempat.
"Ini lebih mengena dan menukik dibandingkan dengan pola akhir pekan lockdown," ucapnya. (luthfi/kontributor/ys)
