Lanjutnya, Fraksi Golkar mencurigai uang iuran pedagang yang disetorkan kepada Satpel tidak disetorkan ke Bank DKI. Sehingga kios baru tersebut tidak diberikan ke pedagang lama.
"Fraksi Golkar komitmen untuk memperjuangkan para pedagang yang menurut kami jadi korban pungli. Kalau ada oknum pengelola pasar atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka harus ditindak," tegasnya.
"Manajemen pasar harus kita perbaiki lagi supaya bisa maksimal dan tidak ada premanisme dan pungli yang bertahun-tahun dibiarkan begitu saja," pungkasnya. (Yono/win)
