JAKARTA - Puluhan pedagang Pasar Johar, Jakarta Pusat, ramai-ramai mendatangi ruang Fraksi Golkar, Gedung DPRD DKI Jakarta. Mereka mengadukan adanya pengusiran oleh pihak Satuan Pelaksana (Satpel) pasar, sehingga mereka tidak bisa berjualan lagi.
Kedatangan puluhan pedagang Pasar Johar ini diterima, Ketua Fraksi Golkar Basri Baco, anggota Fraksi Golkar, Yudistira Hermawan, Taufik Azhar, Dimas Raditya, dan Jamaludin.
Kepada anggota Dewan dari Fraksi Golkar, salah seorang pedagang Alwi, mengeluhkan, dirinya dan puluhan pedagang yang berjualan di lokasi binaan (Lokbin) Pasar Johar tidak diperbolehkan berjualan. Padahal mereka setiap hari membayar iuran kepada pihak Satpel pasar.
"Kami ini udah berjualan puluhan tahun. Tapi sekarang kami malah tidak boleh berjualan. Padahal, setiap hari kami memberi iuran sebesar Rp 9 ribu/hari.
Rinciannya Rp 4 ribu untuk dibayarkan ke Bank DKI dan Rp 5 ribu untuk biaya keamanan dan kebersihan," kata Alwi di ruang fraksi partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Senin (6/7/2020).
Menurut pengakuan Alwi, para pedagang membayar iuran tersebut melalui orang yang disuruh Satpel pasar. "Dengan sudah membayar semua kewajiban, kami berharap kami bisa kembali berjualan," harapnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco membenarkan, kalau fraksinya kedatangan tamu dari para pedagang yang berjualan di Lokbin Pasar Johar, Jakarta Pusat
"Ada sekitar 40 pedagang yang datang. Mereka ingin kembali berjualan di lokbin pasar yang baru dibangun,"ujar Baco.
Menurut Baco, berdasarkan laporan pedagang, fraksinya menilai ada permainan oknum pengelola pasar yang diduga sudah memperjualbelikan kios lokbin.
"Jadi pedagang ini ngeluh sudah berjualan 20 tahun di sana ternyata tidak diberi kios. Malah kios lokbin yang baru ini dijual ke pedagang baru. Ini yang jadi masalah,"jelas Baco.
"Dan kami melihatnya pada pedagang ini korban pungli. Sebab mereka sudah bayar iuran tapi kios tidak dapat," sambung Baco.
