JAKARTA - Dihentikannya paket Pelatihan di Program Kartu Prakerja dinilai sebagai langkah yang tepat karena mengakomodir keinginan publik yang selama ini menagggap program tersebut tidak tepat sasaran dan pemborosan anggaran negara.
Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamudin kepada Wartawan, Minggu (5/7/2020) di Jakarta.
"Saya apresiasi langkah penghentian paket pelatihan dalam program yang menjadi polemik selama tiga bulan Kartu Prakerja ini berjalan," ujarnya.
Selain menimbulkan pro dan kontra, kata Sultan, program tersebut juga berpotensi menjadi bancakan oknum-oknum tak bertanggung jawab.
Hal ini, kata dia, bisa dilihat dari hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menemukan sejumlah masalah atas program pemerintah ini. "Misalnya, keterlibatan delapan perusahaan platform digital dalam Program Kartu Prakerja yang menurut KPK tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah," ujarnya.
Temuan KPK itu menurut senator asal Bengkulu ini, menunjukkan, lima dari delapan perusahaan tersebut memiliki konflik kepentingan dengan lembaga penyedia pelatihan program itu.
"Sekali lagi saya dukung langkah pemerintah untuk menghentikan program pelatihan Prakerja itu," tandasnya.
Namun demikian kata Sultan, sebaikanya pemerintah tidak hanya menghentikan paket prlatihan saja, tapi sekaligus Program Kartu Prakerja nya yang dihentikan. "Kalau nantinya setelah diperbaiki dan dievaluasi ternyata masih bermasalah ya yang dihentikan programnya jangan cuma pelatihannya saja," pinta Sultan.
"Saya berharap dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bisa membuat program pengganti Prakerja yang betul-betul bisa mengurangi angka pengangguran. Terlebih dampak dari Pandemi Covid-19 ini tidak sedikit para buruh dan tenaga kerja yang dirumahkan alias kehilangan pekerjaan," tukasnya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari memutuskan untuk menghentikan program paket pelatihan Kartu Prakerja. Keputusan itu tertuang dalam surat Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja nomor S-148/Dir-Eks/06/2020/.
Surat per tanggal 30 Juni 2020 itu ditujukan kepada mitra proyek kartu Prakerja yaitu SekolahMu, Sisnaker, Skill Academi by Ruangguru, Bukalapak, MauBelajarApa, Pijar Mahir, Pintaria, dan Tokopedia. Sebelumnya kartu Prakerja juga menuai sorotan dari KPK hingga ditemukan beberapa potensi yang bisa menyebabkan kerugian negara.
