Lebih jauh, Yasonna menyampaikan saat ini Kemenkumham dalam proses merealisasikan kebijakan pemerintah melalui persiapan alih tugas jabatan struktural menjadi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT). Salah satu tahapan yang sedang dilakukan adalah pengusulan JFT baru seperti analis hukum, mengingat masing-masing unit eselon I memiliki karakteristik yang spesifik, maka silahkan setiap unit membuat JFT yang sesuai dengan karakteristiknya.
“JFT-JFT tersebut juga harus dibekali dengan practical skills melalui pelatihan-pelatihan, seperti penyusunan kontrak, hukum perdata, hukum acara perdata, kepailitan untuk JFT Kurator Keperdataan,” tutupnya.
Sementara, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Cahyo R. Muzhar mengatakan kegiatan ini tidak hanya sekadar menjadi forum untuk merefleksikan kinerja Ditjen AHU selama tahun anggaran 2019, melainkan juga akan dimanfaatkan sebagai sarana pertukaran ide dan gagasan untuk menyusun Action Plan Ditjen AHU Tahun Anggaran 2020. Penyusunan action plan tersebut bertujuan untuk memastikan agar seluruh sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal termasuk peningkatan kemampuan ASN.
"Diharapkan dengan adanya keterlibatan seluruh pihak dalam kegiatan Rapat Kerja ini, sinergitas pelaksanaan Program AHU di tahun 2020 dapat semakin meningkat, sehingga setiap program kerja dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, efisien dan strategis dalam mencapai tujuan dalam hal ini, termasuk pembentukan JFT kurator keperdataan, JFT PPNS, JFT Notariat, dan JFT Fidusia" ujarnya.
Pada tahun 2019, beberapa kinerja yang sudah dicapai Ditjen AHU sebagai berikut:
1. Memenangkan Gugatan Churchill Mining dan Planet Mining di Forum Arbitrase Internasional ICSID sebesar 18 trilyun Rupiah;
2. Pembebasan kasus Siti Aisyah yang sebelumnya belum pernah ditangani oleh Ditjen AHU;
3. Kasus Baiq Nuril yang mendapatkan amnesti sebagai bentuk pelaksanaan program nawacita Presiden dalam melindungi perempuan dari tindak kekerasan;
4. Meluncurkan aplikasi Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), Koperasi dan Beneficial Ownership;
5. Penandatanganan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance / MLA) dengan negara Swiss pada tanggal 4 Februari 2019 yang sekarang sudah dalam proses ratifikasi di DPR, serta MLA dengan Russia yang baru saja ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2019;
6. Penegasan status kewarganegaraan bagi lebih dari 1.700 warga keturunan Indonesia yang bermukim di wilayah perbatasan dan luar negeri sehingga mereka mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia.
Pada tahun 2020,ada beberapa target kinerja yang ingin dicapai Ditjen AHU seperti membangun sistem keamanan data yang tersertifikasi dengan penggunaan digital signature pada SK dan surat keterangan yang diterbitkan Ditjen AHU, memprioritaskan penyusunan regulasi yang dapat mendukung pengembangan dunia usaha, seperti Omnibus Law, RUU Badan Usaha, RUU Fidusia, dan RUU Kepailitan, serta revitalisasi BHP sebagai wadah curator negara.
