Komisi IV DPR: Mentan Harus Perjuangkan Kesejahteraan Buruh Tani

JAKARTA – Komisi IV DPR menggelar rapat kerja dengan mitranya, yakni Mentei Pertanian Syahrul Yasin Limpo, di DPR (Selasa (5/11/2019). Dalam rapat perdana ini, dibahas program kerja Kementan. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyoroti banyak aspek yang harus diperhatikan dalam penyusunan program kerja Mentan Syahrul Yasin Limpo. Salah satu yang ia perjuangkan adalah meningkatkan kesejahteraan para buruh tani. Karena dari merekalah, ia yakin ketahanan pangan Indonesia dapat terbangun. Menurutnya, saat ini kesejahteraan buruh tani masih jauh dari layak.  Petani kerap dipandang sebelah mata di masyarakat, padahal mereka punya peran yang sangat signifikan. “Lindungi buruh tani, berikan dia jaminan kesehatan yang memadai, rumah dan pendidikan tinggi yang baik. Karena ini yang berperan besar dalam swasembada pangan,” tegas Dedi saat rapat kerja dengan Mentan Syahrul Yasin Limpo beserta jajaran, di DPR, Jakarta, Selasa. Karena itulah, menurut politisi Partai Golkar ini, ketika berbicara pertanian, seharusnya bicara lintas sektor dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.  Ia cukup prihatin tidak adanya data yang sinkron tentang jumlah dan keberadaan buruh tani. Bahkan,  ia mengaku sulit untuk mendapatkan data di kepala desa atau kelurahan. Sehingga, hal pertama yang harus dibangun dalam peningkatan kesejahteraan buruh tani adalah membangun database dan sinergi yang baik lintas lembaga. Terlebih saat ini, buruh tani juga terancam keberadaannya karena semakin maraknya pihak-pihak yang ingin mengubah lahan pertanian menjadi lahan industri atau properti. Ditambah juga tidak banyak kepala daerah yang sadar akan pentingnya lahan pertanian dan tergoda nafsu politik guna mengubah lahan tani menjadi industri. Legislator dapil Jawa Barat VII ini menegaskan, kondisi ini harus menjadi perhatian Menteri Pertanian yang baru.  “Dalam sektor hulu, harus ada perhatian. RT RW-nya pun harus dievaluasi  karena hawa nafsu politik kerap mengubah area pertanian menjadi area industri dan properti,” kritisi mantan Bupati Purwakarta ini. Usai menerima masukan tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan akan menindaklanjutinya dalam rapat internal di Kementan. Sehingga diharapkan sinergi yang baik antara Komisi IV DPR RI dengan Kementan dapat terus dibangun guna menghasilkan output yang bermanfaat di masyarakat. (tim/win)