Anggaran Tidak Masuk Akal, 2 Pejabat DKI Jadi “Tumbal”

POLEMIK anggaran DKI di R-APBD 2020 terus berlanjut, gara-gara tak masuk akal. Gubernur Anies salahkan sistem e-budgeting yang tidak smart, sementara Ahok-Djarot gubernur pendahulunya menilai tergantung mental yang mengoperasikan. Pusing menghadapi kumelut ini, dua pejabat DKI rela jadi “tumbal”, pilih mengundurkan diri! Pada era Jokowi-Ahok, sistim e-budgeting mulai diterapkan untuk APBD DKI. Seperti pernah dikatakan Ahok, sistem itu untuk mengunci masuknya anggaran siluman. Tapi gara-gara ketatnya anggaran, Ahok pernah ribut dengan DPRD, ketika menemukan anggaran tak masuk akal sebesar Rp8,8 triliun. Saking jengkelnya, Ahok sampai menulis disposisi: pemahaman nenek lu! Sepeninggal Gubernur Ahok dan Djarot, ternyata anggaran tak masuk akal muncul lagi, bahkan makin parah. Setelah dibongkar politisi muda  PSI lewat twitter, publik pun terbelalak, masak sih lem eibon dianggarkan Rp82 miliar dan balpoin Rp124 miliar. Makin ke sini, semakin banyak terkuak anggaran yang tak masuk akal itu. Pejabat DKI bilang, itu hanya angka sementara, nantinya setelah data kebutuhan masuk, akan menurun dengan sendirinya. Sementara Gubernur Anies menilai, itu terjadi karena sistem e-budgeting warisan pendahulunya tidak smart (pintar). “Mestinya sistem itu mampu mengoreksi atau menolak setiap input yang tak masuk akal,” kata Anies. Bagaimana kata Jarot dan Ahok yang dijadikan tiban? Jarot bilang, yang ngimput data saja yang goblok. Sedangkan menurut Ahok, sistem e-budgeting menjadi baik asal yang mengimput tak berniat maling. Intinya, semua itu tergantung pada mental sang user (pengguna). Gara-gara anggaran tak masuk akal, Gubernur Anies habis diserang publik, khususnya politisi muda PSI di DPRD. Yang repot Sekda Saefullah, dia harus bisa bermain cantik di depan gubernur lama maupun yang baru. “Transparansi harus dikedepankan. Dulu pernah dipasang di kelurahan, kalau perlu nanti dipasang lagi,” ujar Saefullah tanpa menjelaskan, kenapa Anies tak melanjutkan tradisi gubernur sebelumnya. Adalah Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan. Meski dia tak ikut “ditembak” dalam polemik anggaran DKI, rupanya risih juga. Sebab sebagai Kepala Bappeda punya peran penting dalam penyusunan anggaran. Akhirnya, kemarin dia pamitan, mengundurkan diri. Sehari sebelumnya, Kadis Pariwisata dan Budaya Edy Junaidi juga mengundurkan diri, karena pindah jadi pejabat di TMII. Tapi kemungkinan dia juga risih karena ikut “ketembak” anggaran influenzer pariwisata sampai Rp 5 miliar untuk 5 orang. Gara-gara anggaran tak masuk akal, dua pejabat DKI rela jadi “tumbal”. (gunarso ts)