Menuju Transportasi Terintegrasi

MEWUJUDKAN transportasi yang terintegrasi di Jabodetabek tak bisa ditawar – tawar lagi. Ini sejalan dengan tingginya perkembangan dan mobilitas  penduduk di  kota – kota besar, tentu memerlukan transporasi massal yang aman, nyaman dan dapat diandalkan. Aman berarti bebas dari gangguan keamanan. Nyaman karena terpenuhi segala fasilitas pendukungnya. Sedangkan, dapat diandalkan berarti perjalanan yang cepat dan tepat waktu sesuai jadwal. Bicara transportasi yang terintegrasi berarti bukan sebatas menyatukam beragam jenis transportasi yang ada di Jabodebatek – antara pemerintah daerah tersebut dengan pemerintah pusat. Yang lebih utama adalah  mengintegrasikan beragam jenis transporasi, menyatukan sistem pembayaran, dan pengintegrasian soal tarif. Belum lagi soal angkutan massal ramah lingkungan dan ramah pelayanan. Begitu pentingnya masalah transportasi publik , maka Menteri BUMN, Erick Tohir menyambangi Gubernur DKI Anies Baswedan untuk menyatukan langkah soal pembangunan sarana dan prasarana transportasi terintegrasi yang bertujuan meningatkan pelayanan angkutan publik. Lantas bagaimana rumusannya? Masih dalam proses. Kita tentu berharap terintegrasinya transportasi publik di Jabodetabek mengakomodir semua kepentingan, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Di sejumlah kota besar dunia, transportasi terintegrasi dilakukan secara digital, seperti di Barcelona,  London, dan Seoul sehingga memudahkan masyarakat yang akan menggunakan angkutan umum jenis apa pun hingga pembayaran yang tidak merepotkan karena semua sudah terintegrasi. Di Jakarta, baru terintegrasi dalam penggunaan kartu seprti e-money. Tapi baru sebatas multi fungsi untuk pembayaran Transjakarta, commuter line, MRT, LRT dan bayar tol. Tapi belum terintegrasi dalam sistem pembayaran satu paket, meski dengan moda angkutan yang berbeda dalam satu kali perjalanan. Menuju kearah sana, memang dibutuhkan proses, selain penyediaan angkutan umum yang memadai , juga perlu terintegrasi pula dalam sistem manajamen dan tarif dan rute. Itulah perlunya kerja sama dengan berbagai pihak, tidak hanya antara pemerintah daerah yang satu dengan lainnya, juga antara penyedia angkutan, operator dengan pemda dan pemerintah pusat. Itu pula perlunya rumusan standarisasi sistem pembayaran terintegrasi sebagai indikator smart mobility  menuju smart city. ( *)