Menakar Kualitas Kabinet Baru

PRESIDEN terpilih Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin akan dilantik Minggu (20/10/2019). Seusai dilantik, Jokowi segera mengumumkan jajaran kabinet yang akan membantu presiden menggerakkan pembangunan sepanjang 2019-2014. Nama-nama calon yang akan mengisi kabinet baru sudah berseliweran di dunia maya, meski belum bisa dipercaya kebenarannya. Pemilihan anggota kabinet baru, menjadi pertaruhan bagi Jokowi-Amin dalam membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Sejumlah parpol koalisi yang mengusung Jokowi-Amin, telah menyodorkan daftar nama kadernya untuk dipilih menduduki kursi menteri. Nama-nama calon menteri beredar di kalangan masyarakat, di antaranya muka-muka lama. Jokowi berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, parpol pengusung yang merasa telah berjuang memenangkan pasangan 01, menagih kursi menteri sebanyak mungkin. PDIP misalnya, menginginkan 10 kursi, begitu pula PKB menagih 10 kursi menteri. There is no free lunch alias tak ada makan siang gratis. Tak ada sesuatu yang cuma-cuma. Parpol koalisi terus bermanuver meminta jatah menteri. Di sisi lain, Jokowi juga ingin pembantunya bukan cuma dari parpol, tapi juga dari kalangan milenial serta profesional. Jokowi telah memberi bocoran, kabinet baru akan diisi oleh wajah-wajah baru, namun beberapa muka lama masih akan dipertahankan. Komposisi kabinet akan diisi oleh akademisi, birokrasi, politisi, santri, juga TNI dan Polisi. Memilih para pembantu dalam menjalankan tugas-tugasnya, adalah hak prerogatif kepala negara. Jokowi tentu ingin kabinet yang dibentuknya bisa menjalankan tugas membantu membangun negeri ini. Publik berharap, jajaran kabinet diisi oleh orang-orang pilihan yang punya kapabilitas dan akuntabilitas yang tak diragukan lagi. Politik ‘dagang sapi’ atau politik balas jasa, memang tak bisa dihindari. Pihak-pihak yang mengaku ‘berkeringat’ memenangkan Pilpres sudah pasti ingin diberi kue kekuasaan. Tetapi sekali lagi, hak prerogatif presiden juga harus dihormati. Publik berharap, presiden tidak salah memilih orang demi ingin memuaskan hasrat parpol yang berebut kue kekuasaan. Salah memilih pembantu, maka yang dirugikan bukan cuma kepala negara, tapi juga rakyat Indonesia. Keliru membuat kebijakan, maka yang dirongrong adalah kepala negara. Itu sebabnya publik berharap presiden betul-betul selektif dalam menakar dan memilih para pembantunya. Karena ekpektasi publik begitu besar terhadap kabinet mendatang terutama dalam mewujudkan keadilan ekonomi, sosial maupun hukum. **