Menunggu DPRD Tunaikan Janji

LIMA pimpinan DPRD DKI periode 2019-2024, Senin (14/10) dilantik dan siap bekerja. Masing-masing Prasetyo Edi Marsudi (Ketua) serta lima wakilnya: M Taufik, Mirsan Samsuri, Abdurrahman Suhaimi dan Zita Anjani. Wajah-wajah lama masih terpilih duduk di jajaran pimpinan. Di pundak jajaran pimpinan DPRD beserta anggotanya, tugas menyejahterakan rakyat Jakarta harus diwujudkan, sesuai dengan janji-janji saat kampanye. Ekspektasi masyarakat Ibukota begitu besar terhadap 106 wakil mereka yang duduk di DPRD. Lalu, berapa penghasilan anggota Dewan sebulan ? Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD., anggota Dewan rata-rata mengantongi Rp80 juta hingga Rp110 juta. Rinciannya: Ketua DPRD mendapat Rp68 juta/bulan, tanpa tunjangan perumahan dan tunjangan kendaraan, karena mendapat rumah dinas dan mobil dinas. Sedangkan mpat wakil ketua DPRD DKI Jakarta mendapatkan gaji dan tunjangan perumahan serta tunjangan kendaraan, total Rp 128 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp 18 juta sehingga gaji bersih Rp110 juta. Sementara anggota biasa mengantongi gaji dan tunjangan Rp129 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp18 juta sehingga gaji bersih Rp111 juta. Gaji besar tentunya harus dibarengi dengan tanggungjawab. Wakil rakyat harus lebih gigih memperjuangkan nasib rakyat, hindari akal-akalan memainkan anggaran, atau kongkalikong dengan pihak-pihak tertentu demi meloloskan proyek. Buruknya mental oknum wakil rakyat baik di pusat maupun daerah harus menjadi pelajaran, supaya tidak masuk antrean masuk penjara. Sebagai wakil rakyat yang digaji dari duit rakyat, Dewan harus punya nurani, sering menengok ke bawah serta memahami psikologis masyarakat. Saat ini ekonomi masyarakat sedang terpuruk, daya beli merosot sementara kebutuhan hidup terus menjulang. Kita harus jujur, anggota DPRD dipilih oleh rakyat karena janji-janjinya saat kampanye. Janji manis tersebut harus ditunaikan. Pasca dilantiknya pimpinan DPRD, publik menunggu program prioritas yang harus cepat dilaksanakan. Pertama, pemilihan Wagub DKI yang tertunda-tunda hingga setahun lebih. Kedua, pembahasan RAPBD 2020 yang mendesak harus diselesaikan. Catatan penting lainnya, publik berharap terjalin harmonisasi antara Pemprov DKI dan Dewan dengan menempatkan kepentingan rakyat Jakarta di atas kepentingan yang lainnya. Selamat Bekerja.**