Jumat Keramat di KPK

DI tengah kontroversi soal revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga antirasuah ini kembali membikin kejutan di hari Jumat ( 27/9/2019) dengan menahan mantan Menpora Imam Nahrawi. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ditahan setelah 8 jam diperiksa KPK terkait dugaan kasus dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga ( Kemenpora) kepada KONI. Diduga, tersangka menerima suap dan gratifikasi sejumlah Rp26,5 miliar. Seringnya KPK menahan tersangka korupsi di hari Jumat, maka muncul istilah “Jumat keramat” di KPK. Tak sedikit politisi dan pejabat yang ditahan KPK pada hari Jumat. Pada tahun ini, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romi, ditangkap KPK pada Jumat (15/3/2019) di Jawa Timur. Tahun lalu, mantan Mensos Idrus Marham yang ditahan pada Jumat (31/8/2018). Pada tahun yang sama, Gubernur Jambi, Zumi Zola yang diciduk KPK pada Jumat (2/2/2018). Jauh sebelumnya sederet politisi dan pejabat juga ditahan di hari Jumat seperti mantan Menag, Suryadharma, mantan Ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dan masih beberapa lagi. Tak heran, jika pemeriksaan  yang dijadwalkan hari Jumat menjadi momok bagi tersangka korupsi. Sebab, sering berakhir dengan penahanan, apalagi terhadap kasus – kasus besar  yang sudah dipublish. Memang perjalanan hidup seseorang bukanlah secara kebetulan. Semuanya  yang terjadi di dunia ini tak ada yang kebetulan. Semuanya sudah diatur oleh Yang Maha Pencipta. Mantan Menpora, Imam Nahrawi sendiri meyakini hal itu. Sesaat setelah penetapan penahanan oleh KPK, ia mengatakan bahwa itu sebagai takdir. “Saya yakin hari ini takdir saya. Karena semua manusia akan menghadapi takdirnya. Demi Allah, Allah itu Maha baik. Dan takdirnya tidak pernah salah,” ujarnya. Kita tentu mengapresiasi pernyataan tersebut. Jika apa yang menimpa diri kita sebagai takdir, tentu menjalaninya penuh dengan keikhlasan. Pesan moral yang dapat kita petik adalah kita berupaya menghindar agar tidak terkena takdir “Jumat keramat” di gedung KPK. Caranya, tidak terlena dengan jabatan yang melekat pada dirinya.  Tidak tergoda dengan kekuasaan yang menyertainya. Jabatan sejatinya adalah amanat yang perlu dijaga dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dijalankan secara baik dan benar. Bukan untuk diselewengkan dengan secara tidak baik dan tidak benar, apalagi sampai merugikan rakyat, merusak si pemberi amanah.(*).