Pembangunan Kedaulatan & Ketahanan Pangan, Harus Melibatkan Peran Aktif Masyarakat

JAKARTA –  Pembangunan kedaulatan dan ketahanan pangan, harus melibatkan peran aktif masyarakat. Mereka harus dilatih dan diberikan teknologi dan inovasi di bidang pertanian. Demikian disampaikan anggota DPR Komisi IV Mindo Sianipar dalam acara  diskusi kelompok terpumpun (FGD) mengenai Ketahanan Pangan dan Pertanian yang dilaksanakan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), di Kantor DPP LDII, Jakarta, Kamis (29/8/2019). Pembicara lainnya anggota Komisi V DPR Drs Yosep Umar Hadi,  Ketua Umum LDII Prof Abdullah Syam, Dewan Pakar Pertanian LDII Ir Arief Iswanto, M.Sc, dan juga Ketua DPP LDII Prasetyo Soenaryo. Mindo juga mewacanakan kembali perlunya dibuat Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang memasukan pembangunan kedaulatan dan ketahanan pangan. "Sekarang sedang dibahas untuk kembali pada GBHN secara terbatas,  agar program pembangunan Indonesia lebih fakus,  termasuk pembangunan sektor pangan, "kata Mindo dari Fraksi PDI-Perjuangan. Ia menilai selama ini  di era refoemasi daerah otonomi terkesan jalan sendiri, sehingga program dari Kementerian Pertanian  tidak sampai ke daerah. Sebab, lanjut dia kepala dinas pertanian akan menjalankan kebijakan kepada daerah masing-masing, bukan kebijakan dari pusat dari menteri pertanian. "Inilah salah satu mengapa kita sulit menjaga kedaulatan dan ketahanan pangan, " ucap Mindo. Mindo mengapresiasi langkah organisasi kemasyarakatan Islam, seperti LDII dalam melaksanakan berbagai program  kedaulatan dan ketahanan pangan di Madiun, Nganjuk, dan Jombang. Sedangkan Ketua DPP LDII Prasetyo Soenaryo mengatakan, persoalan pangan merupakan hal yang mendasar dan esensial berdampingan dengan energi. Pangan merupakan hal yang strategis, saat ini Indonesia menghadapi lonjakan jumlah penduduk dan menyempitnya lahan pertanian. "Untuk itu, perlu mencari solusi yang tepat guna. Pasalnya, sejak Presiden Soeharto, Indonesia tak pernah swasembada pangan lagi. Sementara setelah reformasi kedaulatan dan ketahanan pangan belum tercapai," kata Prasetyo menambahkan. (johara/tri)