Pembangunan Jakarta Tidak Tertunda

DI tengah upaya pemerintah memindahkan ibu kota negara, tak membuat proyek pembangunan jangka panjang di Jakarta menjadi tertunda. Pembangunan fisik Jakarta untuk melengkai fasilitasnya sebagai ibu kota negara jalan terus. Ini terungkap dari pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Jakarta, Jumat (23/8/2019). Menurut Anies, proyek pembangunan senilai Rp571 triliun tetap dilanjutkan, meski pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Proposal proyek senilai Rp571 triliun yang  diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, konon, sudah disetujui pemerintah pusat beberapa bulan lalu. Jika melihat proposal proyek , dana tersebut dianggarkan untuk membangun sembilan proyek utama.Dua di antaranya yang menyerap dana besar adalah pengembangan jaringan rel kereta moda raya terpadu – dikenal Mass Rapit Transit ( MRT) menjadi 223 kilometer dengan anggaran Rp214 triliun. Satunya lagi pengembangan jaringan rel  kereta Light Rail Transit (LRT) menjadi 116 kilometer dengan dana sebesar  Rp60 triliun. Dua proyek ini sebagai upaya pemerintah dalam rangka menyiapkan transportasi massal yang aman, nyaman, tepat waktu dengan tarif yang terjangkau publik. Pengembangan moda transportasi tersebut, tidak lepas dari satu upaya mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta. Kita tahu, udara buruk Jakarta, satu penyebabnya adalah polusi udara dari asap kendaraan bermotor. Dengan tersedianya moda transportasi utama berbasis kereta listrik, akan mengurangi jumlah penggunaan kendaraan bermotor yang berarti pula menekan tingkat polusi.Artinya moda transportasi jenis ini menjadi kebutuhan utama di kota – kota besar negara mana pun, bukan karena kedudukannya sebagai ibu kota negara. Maknanya, kalau pun Jakarta ( nantinya) tak lagi menjadi ibu kota negara, tidak lantas tak butuh lagi pengembangan MRT dan LR. Masih ada lagi proyek  yang terkait dengan penyediaan transportasi, yaitu pembangunan jaringan rel elevated loopline ( jalur lingkar rel layang) sepanjang 27 kilometer sebesar Rp 27 triliun. Yang perlu menjadi catatan adalah pembiyaan proyek unggulan tersebut, mengingat pemerintah pusat mendorong agar proyek dimaksud tidak harus mengandalkan APBD ataupun APBN. Tapi skema pembiyaan kretaif. Di sinilah perlunya Pemprov DKI Jakarta kreatif juga menjalin kerjasama dengan pihak ketiga/ swasta, tidak hanya terkait pengembangan moda transportasi, juga proyek jangka panjang lainnya seperti penyediaan pemukiman dan air bersih  serta proyek pengendalian banjir. ( *).