Evaluasi Tarif Sewa Rusun!

Kamis 25 Jul 2019, 07:38 WIB

PENGHUNI rumah susun sewa (Rusunawa) di Jakarta menunggak bayar uang sewa bagai sudah menjadi persoalan klasik. Dari masa ke masa masalah ini terus muncul. Kali ini terjadi di Rusunawa Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Ratusan penghuni rumah vertikal berlapis itu menunggak  hingga puluhan juta rupiah karena lebih dari 20 bulan tak mampu bayar sewa. Sebagian besar penghuni rusunawa yang tak mampu bayar sewa adalah warga korban gusuran, termasuk mereka terkena proyek pelebaran Sungai Ciliwung di Jakarta Timur. Ratusan warga yang terkena  normalisasi Sungai Ciliwung itu direlokasi ke Rusunawa Jatinegara Barat sejak 2015 lalu. Selama itu pula mereka sering tidak lancar membayar uang sewa lantaran kaget beban hidupnya semakin berat. Maklum saat masih tinggal di sekitar Sungai Ciliwung mereka tidak membayar sewa. Sekarang? Selain  uang sewa sebesar Rp300 ribu/bulan, penghuni rusunawa juga wajib membayar listrik dan air senilai Rp700 ribu/bulan. Pengeluaran sebesar itu belum termasuk biaya hidup lainnya yang belakangan makin berat. Padahal, sebagian besar warga relokasi tersebut mata pencahariannya sebagai buruh harian yang pendapatannya tak menentu. Terhadap banyaknya penghuni menunggak uang sewa, pihak unit pengelola Rusunawa Jatinegara Barat tidak bisa berbuat keras. Pengelola hanya bisa memanggil, menegur, memperingatkan, dan menyegel tanpa berani mengusirnya. Berulangkali penunggak uang sewa diminta membuat perjanjian atau pernyataan akan mencicil dan membayar tungggakannya, tetapi sebanyak itu pula mereka tidak bisa memenuhi kewajibannya. Mereka bukannya tidak patuh, tetapi keadaan ekonominya memang kembang kempis. Penarikan uang sewa penghuni rusunawa baik terhadap penghuni terprogram (warga relokasi) maupun di luar program diatur oleh Perda Retribusi Nomor 3/2007 dengan tarif bervariasi. Ada yang sebulan Rp280 ribu, Rp300 ribu Rp380 ribu, dan lainnya. Uang sewa sebesar  itu ada yang menilai murah, sebaliknya ada menganggap mahal. Artinya uang sewa sebesar itu relatif. Bagi warga berkantong tebal biaya sewa rusunawa mungkin murah, tetapi bagi yang lain terutama penghuni terpogram itu bisa jadi terasa mahal. Karenanya, Pemprov DKI Jakarta sudah seharusnya mengevaluasi tarif sewa rusunawa yang berlaku sekarang. Kumpulkan semua penghuni rusunawa dan duduk bersama dengan pengelola mencari solusi yang win-win. Langkah ini agar Pemrov DKI Jakarta tidak dirugikan dan penghuni mampu membayar atau mencicil uang sewa. @*


News Update