KEPOLISIAN Republik Indonesia (Polri) genap berusia 73 tahun pada 1
Juli 2019 kemarin. Di era globalisasi dan demokratisasi ini, harapan
masyarakat terhadap kinerja Korps Bhayangkara semakin besar. Seiring
dengan kian pesatnya perkembangan zaman dan semakin derasnya arus
informasi, masyarakat pun semakin kritis.
Tugas dan fungsi pokok kepolisian adalah sebagai pengayom, pelindung
dan pelayan masyarakat. Dalam memelihara kamtibmas, memberi rasa aman pada masyarakat serta menegakkan hukum, sederet prestasi sudah dicapai oleh jajaran kepolisian. Mulai dari mengungkap kejahatan konvensional, kejahatan lintas negara, narkoba, terorisme dan kejahatan lainnya.
Prestasi tersebut harus diapresiasi.
Namun seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, baik jenis
kejahatan kovensional, kejahatan lewat dunia maya (cyber crime) atau
kejahatan menggunakan teknologi informasi serta kejahatan menyangkut
dunia politik, tantangan Polri ke depan semakin berat. Dengan jumlah
anggota lebih dari 430 ribu personel yang melayani lebih dari 250 juta
penduduk Indonesia, kemampuan sumber daya manusia (SDM) Polri harus
terus ditingkatkan.
Jajaran Polri baru saja melewati tugas berat mengamankan jalannya
Pemilu Pileg dan Pilpres 2019 yang digelar secara serentak. Di tahun
politik ini pula, kinerja kepolisian disorot. Polri dianggap tebang
pilih, dinilai melakukan kriminalisasi dan tuduhan-tuduhan lainnya
yang mau tidak mau bisa menurunkan citra kepolisian.
Di sisi lain, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
(Kontras) juga menyoroti adanya 643 peristiwa kekerasan yang
ditengarai dilakukan oleh anggota Polri. Kontras mencatat, dalam kurun
waktu Juni 2018 hingga Mei 2019, ada 651 warga tewas, 247 luka-luka
dan 856 ditangkap. Termasuk peristiwa demo ricuh di Jakarta pada 21-22
Mei lalu.
Begitu pula Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), juga
menyoroti kinerja kepolisian. Sorotan tajam juga diarahkan ke Polri
sepanjang tahun politik ini. Kepolisian dianggap tidak netral, ikut
berpolitik dan tebang pilih dalam menangani kasus-kasus pidana yang
berkaitan dengan politik.
Ulang tahun, adalah momen merefleksi diri. Seperti juga Polri, di usia
ke-73 tahun ini, hendaknya mengevaluasi apa yang telah diberikan
kepada masyarakat. Kritikan yang dilontarkan oleh berbagai elemen,
hendaknya dijadikan sebagai masukan untuk mengevaluasi diri. Kritikan
bukan berarti kebencian, melainkan tujuannya membangun Polri lebih
baik ke depannya.
Polri adalah milik rakyat, dan harus menjadi kebanggaan rakyat
Indonesia. Di HUT ke-73 ini, kita berharap Korps Bhayangkara semakin
profesional, sesuai slogan PROMOTER atau profesional, modern dan
terpercaya. Selamat HUT Polri. **
