PALEMBANG - Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno melihat langsung Rumah Siap Kerja di Pipa Jaya Kemuning, Palembang. Rumah Siap Kerja merupakan program besutan dirinya untuk menanggulangi pengangguran di Indonesia.
Sandiaga bersyukur karena program yang dia gagas saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden mendampingi Capres Prabowo Subianto diminati di semua wilayah di Indonesia karena dinilai efektif tekan angka pengangguran.
"Alhamdulillah, setiap daerah di Indonesia berlomba-lomba untuk mendirikan Rumah Siap Kerja, bentuk partisipatif dan kolaboratif nyata untuk mengubah perekonomian di Indonesia, sekaligus untuk menekan angka pengangguran di negeri ini, khususnya di kalangan anak muda," kata Sandiaga di lokasi, Jumat (12/4/2019).
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini menargetkan, Rumah Siap Kerja akan mengurangi pengangguran hingga 2 juta orang dalam 5 tahun. Program ini akan menjadi penghubung antara pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
"Dengan kegiatan konkret seperti ini kita harapkan kita akan mengikis 2 juta pengangguran selama 5 tahun, mulai 2019 hingga 2024," tandas Sandi.
Dalam kesempatan itu, Sandi berkeliling melihat langsung Rumah Siap Kerja yang dilengkapi berbagai fasilitas olahraga seperti bulutangkis dan tenis meja. Dia juga melihat aktivitas pembuatan kain songket oleh para milenials. (yendhi/ys)
Sandi: Rumah Siap Kerja Akan Mengikis 2 Juta Pengangguran Selama 5 Tahun
Jumat 12 Apr 2019, 13:57 WIB
Editor
[email protected] Follow Poskota
Cek berita dan informasi menarik lainnya di Google News sekaligus ikuti WhatsApp Channel POSKOTA untuk update artikel pilihan dan breaking news setiap hari.
News Update
JAKARTA RAYA
BEM UI dan Koalisi Masyarakat Sipil Gelar Aksi di HI, Pramono Anung Minta Massa Jaga Fasilitas Publik dan Ketertiban
JAKARTA RAYA
Demo Jakarta 28 Oktober 2026 Digelar di 4 Titik, Cek Link CCTV untuk Pantau Lalu Lintas
JAKARTA RAYA
Jakarta dan Tokyo Perkuat Kerja Sama Sister City, Bahas Transportasi hingga Industri Kreatif
JAKARTA RAYA
Obligasi Jakarta Rp5,6 Triliun Belum Pasti, Pramono Anung Tegaskan Ikuti Keputusan Pusat