Persiapan Pemilu Masih Karut Marut

PEMILU serentak Pileg dan Pilpres 2019 yang diselenggarakan 17 April, tinggal menghitung hari . Masa kampanye segera berakhir pada Minggu 13 April sekaligus debat terakhir Capres/cawapres, setelah itu memasuki masa tenang. Namun pelaksanaan pemilu masih menyisakan masalah krusial yang berpotensi kisruh. Pertama, masih ada persoalan 17,5 juta DPT yang diduga invalid. Berbagai pihak mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu, segera membereskan persoalan ini. KPU didesak menghapus data 17,5 juta DPT bermasalah tersebut, dan dilakukan verifikasi ulang. Namun sampai kini penyelenggara pemilu belum bersikap. Kedua, dugaan kecurangan mulai mengemuka, baik dilakukan perorangan maupun kelompok yang terpola dan sistematis. Aroma kecurangan tercium ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menciduk anggota DPR dari Fraksi Golkar dalam kasus dugaan suap Rp8 milyar, dan menyita 400 ribu amplop berisi uang buat ‘serangan fajar’. Ketiga, temuan berkantong-kantong surat suara di sebuah ruko kosong di Selangor Malaysia yang sudah tercoblos. Video yang menunjukkan aktivitas beberapa orang sedang mencoblos capres tertentu dan caleg partai tertentu, lalu melipat surat suara dan memasukkannya ke kardus, viral di dunia maya. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) langsung bereaksi. Komisioner Bawaslu, Fritz Edward Siregar mendesak KPU menghentikan pemilu di seluruh Malaysia sebelum persoalan ini tuntas. Sederet persoalan di atas cukup memberi gambaran, bahwa proses penyelenggaraan pemilu masih karut marut. Penyelenggara pemilu terus menerima protes di sana-sini, mulai dari soal DPT, kecurigaan server bisa dimainkan, hingga proses penghitungan suara yang diragukan. Kesiapan, netralitas dan penyelenggara pemilu pun dipertanyakan. Persoalan besar yang berpotensi timbulnya kisruh, adalah masalah DPT serta surat suara yang telah tercoblos. Terlebih soal surat suara tercoblos terjadi di negeri orang, ini sungguh memalukan. Apalagi dikabarkan Polisi Diraja Malaysia sampai turun tangan. Bisa jadi indikasi kecurangan juga terjadi bukan hanya di Malaysia. Proses penghitungan suara tinggal menghitung hari. KPU dituntut segera menyelesaikan persoalan ini supaya pemilu betul-betul jujur dan adil (jurdil), bukan hanya sekedar jargon. **