Benahi Persoalan Jakarta, Semoga Bukan <em>Lip Service</em>

JAKARTA terus berbenah. Meski sudah ada busway,  KRL (Kereta Rel Listrik), dan sarana-prasarana lainnya  seperti MRT (Mass Rapid Transit) maupun LRT (Light Rapid Transit) yang segera hadir, tetapi itu belum cukup bagi Gubernur Anies Baswedan. Orang nomor satu di lingkungan Pemprov DKI Jakarta itu beralasan masalah dasar yang dihadapi ibukota  hingga kini belum tuntas dan perlu segera dibenahi. Mewujudkan impiannya, Anies mengajukan anggaran Rp571 triliun untuk pembenahan infrastruktur dasar Jakarta kepada pemerintah pusat.  Duit segede itu bakal digunakan penyempurnaan transportasi publik, pipa air bersih, sistem pengelolaan air limbah hingga perumahan. Bak gayung bersambut usulan Pemprov DKI Jakarta direspon pemerintah pusat. Presiden Jokowi saat rapat terbatas di Istana Merdeka, Selasa (19/3/2019), mengisyaratkan menyetujui usulan tersebut. Anggaran senilai itu segera dicarikan. Kengototan Anies terus membenahi Jakarta tentu saja diapresiasi publik. Sejauh ini problem ibukukota masih seabrek-abrek. Bukan saja cuma banjir, kemacetan, dan sampah tetapi persoalan jaringan transportasi belum sepenuhnya terintegrasi antara moda yang satu dengan lainnya. Bukan itu saja. Layanan air bersih yang diberikan  PD PAM Jaya melalui dua mitra swasta hingga kini juga belum menjangkau 100 persen total warga Jakarta. Begitu pula menyangkut tempat tinggal. Masih banyak  warga  yang hidup di permukiman padat,  kumuh dan  tak layak huni, sehingga rentan terhadap persoalan sosial maupun penyakit. Persoalan  air limbah juga masih membekap denyut ibukota. Tak heran bila saluran, danau atau kali bak pembuangan limbah rumah tangga warga maupun perusahaan.  Selain tak sehat juga kadang menebarkan bau busuk. Membenahi persoalan  dasar yang dihadapi ibukota itu bila dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta dikalkulasi Anies  baru bisa tuntas dalam rentang waktu 30 tahun. Sebaliknya bila pemerintah pusat menyetujui proposal Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp571 triliun itu, maka pembenahan persoalan dasar tersebut akan  lebih cepat alias cuma membutuhkan waktu 10 tahun. Kini publik menanti kesungguhan Presiden Jokowi membackup Pemprov DKI Jakarta, sehingga persoalan dasar di ibukota cepat tuntas. Dan semoga saja isyarat itu bukan sekadar lip service. @*