Babak Baru SMK Jakarta

SEKOLAH Menengah Kejuruan (SMK) di Jakarta dipastikan bakal semakin diminati siswa jebolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk menimba ilmu. Selain secara umum lulusannya lebih siap bekerja dibandingkan dengan sekolah yang sederajat, siswa SMK akan lebih digembleng sehingga lebih berkualitas lagi. Pasca digembleng sesuai dengan keilmuannya, jebolan siswa SMK baik negeri maupun swasta nantinya mendapatkan sertifikat kompetensi. Siswa yang mengantongi sertifikat ini kelak akan lebih mudah mendapatkan pekerjaaan sesuai dengan bidangnya. Tahun ini Pemprov DKI Jakarta menargetkan 86 SMK baik negeri maupun swasta memiliki lisensi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Tiap lulusan sekolah tersebut nantinya dijamin mampu bekerja karena memiliki sertifikat keahlian. Tahun ini tercatat sembilan ribu siswa semester terakhir yang akan diuji kompetensi. Babak baru dunia pendidikan di ibukota, terutama SMK tentu saja membanggakan. Publik pun mendorong Dinas Pendidikan Jakarta terus berinovasi meningkatkan kualitas anak didiknya. Apalagi target 86 SMK yang akan digenjot hingga memiliki lisensi sebagai LSP-P1 dari BNPSP bila membandingkan jumlah seluruh sekolah ini masih tergolong sedikit. Sebab, di Jakarta tercatat ada 590 SMK negeri maupun swasta. Padahal, lulus uji sertifikasi hingga mendapatkan sertifikat kompetensi itu adalah portofolio sebagai pengakuan keahlian untuk menempati jabatan sesuai dengan profesi. Dan setidaknya bisa menjadi garansi kepada perusahaan-perusahaan yang akan menggunakan tenaganya. Merujuk hal itu adalah kewajiban bagi Pemprov DKI Jakarta memperbanyak SMK memiliki lisensi sebagai LSP-P1 dari BNSP sehingga kualitas siswa jebolan sekolah kejuruan di ibukota tidak diragukan. Selain itu, memudahkan pemegang sertifikat kompetensi mendapatkan pekerjaan, tidak ada salahnya bila LSP-P1 atau BNSP melibatkan tenaga ahli/praktisi dari luar sekolah/pemerintah ikut menguji kelayakan siswa. Misalnya untuk jurusan otomotif bisa bekerjasama dengan perusahaan otomotif yang ada di Indonesia agar menugaskan tenaga ahlinya untuk teriibat dalam uji kompetensi siswa SMK. Langkah ini untuk menebalkan garansi bahwa siswa pemegang sertifikat kompetensi memang siap dan layak bekerja. Bukan itu saja, Pemprov DKI Jakarta tentu saja melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait harus aktif menawarkan tenaga terampil SMK kepada perusahaan-perusahaan baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri sehingga bisa terserap dalam pasar kerja. Apalah artinya bila semua jebolan SMK di ibukota katakanlah dijamin atau digaransi mampu bekerja, tetapi lapangan kerjanya justru terbatas. Ingat jumlah siswa SMK di Jakarta tercatat 213.052 orang. Ini juga menjadi pekerjaan rumah Pemprov DKI Jakarta yang harus diatasi. @*