Penentuan Wagub DKI Jangan ‘Digoreng’

MASYARAKAT Jakarta kembali disuguhkan teka-teki siapa yang bakal menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI pengganti Sandiaga Salahudin Uno. Pekan lalu, tepatnya 8 Februari 2019 sudah ada isyarat kursi ‘DKI 2’ bakal segera terisi, setelah panitia seleksi merekomendasikan dua dari tiga nama ke pengurus Gerindra dan PKS Jakarta yang lolos fit and proper test. Kedua nama kandidat yang sama-sama kader PKS, Ahmad Syaiku dan Agung Yulianto lolos, akan disodorkan ke Gubernur Anies Baswedan setelah rekomendasi ditandatangani oleh kedua partai. PKS DKI telah menandatangani rekomendasi. Tetapi sikap Gerindra masih tarik ulur sehingga menimbulkan tanda tanya besar, seperti setengah hati memberikan kursi wagub kepada partai koalisinya. Silang pendapat tampaknya masih terjadi antara kedua partai ini, termasuk juga fraksi-fraksi di DPRD. Meski Ketum Gerindra, Prabowo Subianto menyerahkan urusan pemilihan cawagub pengganti Sandiaga ke Gerindra DKI, serta telah setuju kursi itu milik PKS, tapi realitanya sungguh alot. Setali dua uang, DPRD DKI tampaknya juga bersikap alot. Informasi teranyar juga mengejutkan. Kedua partai, PKS dan Gerindra tiba-tiba menyepakati menyerahkan urusan penentuan Cawagub DKI kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPW) partai masing-masing. Padahal, sebelumnya DPP telah menyerahkan sepenuhnya soal penentuan Cawagub DKI kepada DPW. Hasil uji kelayakan seperti dinafikkan. Sikap ambigu ini kian membuat tanda tanya besar, ada agenda apa di balik tarik ulur penentuan Cagub DKI Jakarta. PKS yang semula bersikukuh bahwa dua calon dari kader mereka berhak menduduki kursi wagub dan telah menjalankan semua mekanisme, kini tiba-tiba pasrah. Sejalan dengan Gerindra menyerahkan penentuan wagub kepada DPP. Lalu sampai kapan kursi Wagub DKI kosong setelah ditinggal Sandiaga sejal 27 Agustus 2018 lalu atau hampir enam bulan. Ada kecurigaan banyak kepentingan di balik pergantian Wagub DKI. Tak heran bila ada dugaan penentuan siapa pengganti Sandiaga sengaja ‘digoreng’ entah itu untuk kepentingan pribadi, kelompok atau partai dengan deal-deal tertentu. Anies mau tidak mau kini tetap menjadi single fighter dalam menakhodai Jakarta. Padahal tugas-tugas sebagai kepala daerah dalam menjalankan program pembangunan cukup berat tanpa berbagi tugas wakil. Imbasnya, masyarakat juga yang dirugikan. Karenanya persoalan kekosongan Wagub DKI harus secepatnya dituntaskan. Jangan ‘digoreng’ untuk kepentingan tertentu. **