Meredam Tensi Politik

TAHAPAN Pilpres 2019 telah melewati masa debat dua paslon Capres/cawapres putaran pertama, yang berlangsung Kamis (17/1/2019) tadi malam. Pasca debat resmi, pendukung masing-masing paslon melanjutkan debat sengit lewat media sosial. Tak bisa dipungkiri, realitas yang terjadi belakangan ini, tensi politik semakin meninggi terutama di grass root. Perang kata-kata pendukung dua paslon ibarat pantun bersahut, semakin hingar-bingar. Debat dua kelompok kian menafikkan akal sehat, saling serang dan saling membully. Masing-masing kubu juga saling mengklaim sebagai korban hoaks. Ironisnya, elit politik malah seperti membakar suasana hingga semakin memanas. Bagai sebuah opera, lontaran kata-kata yang dilontarkan dalam debat maupun diskusi terbuka yang ditonton publik, kerap kali bukan ucapan yang menyejukkan. Sebaliknya kian membuat panas. Dan ini kian masif terjadi. Dalam kontestasi politik yang terjadi saat ini, saling menjatuhkan lawan dianggap lumrah. Ini sangat membahayakan masyarakat akar rumput, terutama yang tak paham politik. Karena bisa terprovokasi hingga muncul konflik horizontal. Padahal sejatinya, Pemilu adalah pesta demokrasi yang mesti disambut gembira. Jadwal pencoblosan Pilpres maupun Pileg masih tiga bulan lagi. Di masa tersebut kita berharap suhu politik bisa terkendali, bukan sebaliknya kian memanas. Elit politik harus memberi contoh, menjunjung tinggi etika dan martabat. Elit politik, tim sukses juga harus mengendalikan pendukung masing-masing. Karena menghujat dan menebar fitnah justru akan merugikan kubu sendiri. Semua elemen masyarakat harus menghormati demokrasi, menjunjung tinggi etika, moral dan hukum. Penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, pengawas pemilu, serta pengawal jalannya pemilu yaitu aparat keamanan juga dituntut peka terhadap situasi saat ini. Meredam suhu politik dengan saling menahan diri, adalah tanggung jawab bersama. Di era demokrasi ini, bebas berbicara bukan berarti boleh menghina atau menebar permusuhan. Pemilu harus disambut dengan sukacita. Biarlah rakyat yang menilai siapa calon pemimpin negara dan calon wakil rakyat di DPR yang layak mereka pilih. **