Berharap MRT Berkualitas Dengan Tarif Pantas

MODA Raya Terpadu (MRT) sudah diuji coba operasi tanpa penumpang, menyusul dengan membawa penumpang jelang akhir tahun, 24 Desember 2018. Uji coba ini dilakukan, di antaranya untuk mengevaluasi pemenuhan standar keamanan, kenyamana dan kecepatan serta ketepatan perjalanan. Secara teknis disebut kegiatan testing dan commisioning. Melalui kegiatan tersebut,dapat diketahui sensifitas kereta ketika membawa beban penumpang yang berbeda- beda, Begitu pun jumlah rangkaian kereta yang nantinya dioperasikan. Mengingat MRT dikendalikan dari ruang Pusat Kendali Operasi, bukan oleh masinis yang berada di dalam kereta sebagaimana sering kita saksikan di Commuter Line. Kita berharap hasil uji coba telah memenuhi semua standar operasi sehingga MRT sebagai moda transportasi berkualitas dapat dioperasikan sesuai jadwal, mulai Maret tahun depan. Harapan lain adalah soal tarif MRT yang hingga kini belum diputuskan oleh Pemprov DKI Jakarta. Kita menyepakati penetapan tarif tidak perlu terburu – buru karena masih cukup waktu. Rumusan tarif  tentu saja akan mempertimbangkan sejumlah aspek, tidak sebatas soal teknis dan kalkulasi ekonomi dengan menghitung angka per kilomter dikalikan jarak tempuh. Ada aspek sosial dan lingkungan yang perlu dijadikan rumusan. Aspek tersebut adalah tarif angkutan umum yang sejenis atau bersinggungan. Tak kalah pentingnya soal batas kemampuan ekonomi kelompok masyarakat tertentu. Setidaknya ada tiga pendekatan dalam penentuan tarif. Pertama, menyesesuikan dengan tarif angkutan yang sekarang ada, terutama pada  rute yang bersinggungan seperti Transjakarta. Hanya saja jika tarif yang ditentukan sama tentu akan menjadi masalah di kemudian hari. Kedua, pendekatan bisnis. Sebagai moda yang memiliki kelebihan dalam keamanan, kenyamanan dan kecepatan serta ketepatan waktu, tentu menuntut terif lebih. Artinya tarif akan lebih mahal. Ketiga, pendekatan sosial. Jika moda angkutan ini diperuntukkan untuk seluruh masyarakat, tentu perlu mengapresiasi warga berpenghasilan kurang. Berarti tarif harus dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Jika demikian berarti Pemprov DKI perlu memberi subsidi seperti halnya subsidi yang diberikan pemerintah kepada penumpang Commuter Line ( KRL). Persoalannya apakah subsidi akan diberikan kepada semua penumpang atau kalangan tertentu saja. Lantas bagaimana mekanismenya. Lepas dari beragam pertimbangan tadi, kita tentu sepakat terhadap moda transportasi yang berkualitas, calon penumpang pun tidak ragu memberikan tarif yang pantas. Transportasi berkualitas tentu bukan saja soal pemenuhan standar keamanan, kenyamanan, dan ketepatan, juga aspek pelayanan. (*).