ENTASKAN KEMISKINAN

Oleh H.Harmoko KEMISKINAN masih membelenggu negeri, realita yang belum bisa dipungkiri. Begitu pun  distribusi pendapatan masih belum merata juga sebuah fakta. Itulah dua tantangan terbesar negeri kita untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Kemiskinan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan mengingat kesejahteraan rakyat adalah salah satu tujuan didirikannya sebuah negara sebagaimana tercantum dalam paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Banyak literatur yang mendefinisikan soal kemiskinan. Secara etimologi, kemiskinan berasal dari kata "miskin" yang artinya “ tidak berharta benda” dan serba kekurangan. Ini makna kemiskinan secara kuantitatif. Secara kualitatif, Kementerian Sosial mendefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Kebutuhan dasar dimaksud meliputi makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Dunia menaruh perhatian serius terhadap masalah kemiskinan yang dinilainya sebagai salah satu kekerasan terhadap hak asasi manusia. Data Bank Dunia ( World Bank) akhir tahun lalu menyebutkan sekitar 10,7 persen dari populasi global berada dalam jurang kemiskinan. Tercatat 767 juta orang hidup di bawah garis internasional kemiskinan. Mereka mencukupi kebutuhannya dengan pengeluaran 1,90 dolar AS per hari atau sekitar Rp28.500 ribu per harinya ( kurs dolar AS = Rp15.000). Bahkan sejak tahun 1992, PBB telah menetapkan setiap tanggal 17 Oktober sebagai Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia (The International Day for the Eradication of Poverty). Tujuannya mengundang perhatian masyarakat internasional terhadap masalah kemiskinan, mempromosi pekerjaan penghapusan kemiskinan sedunia, memobilisasi berbagai negara untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia termasuk di dalam kelompok negara yang ikut serta secara aktif mengatasi kemiskinan di negerinya. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan memeratakan pendapatan ( penghasilan ) rakyatnya.  Meski itu bukan persoalan mudah, tetapi kita patut mengapresiasi dengan hasil yang telah diraih. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin sampai Maret 2018 sebesar 25,95 juta orang (9,82 persen), berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen). Ini angka terendah, dengan tingkat kemiskinan satu digit sejak tahun 1998. BPS menjelaskan “kemiskinan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang diukur dari pengeluaran”. Angka pengeluaran yang menjadi patokan sebesar Rp401.220 per kapita per bulan atau sebesar Rp13.374 per hari. Artinya seseorang yang pengeluarannya di bawah angka itu masuk kategori warga miskin. Lepas dari masih adanya kontroversi dengan paramater yang dipakai mengukur angka kemiskinan di Indonesia beda dengan versi Bank Dunia, tetapi kita sepakat bahwa kemiskinan masih menjadi persoalan utama bangsa ini. Lebih – lebih tingkat kesejahteraan tidak hanya dilihat dari tercukupinya pemenuhan kebutuhan dasar semata. Kesejahteraan tidak saja menyangkut bidang ekonomi, juga aspek sosial, budaya, politik dan keamanan. Karena itu upaya mengentaskan kemiskinan tidak boleh dengan mengesampingkan aspek non-ekonomi sebagaimana kita memaknai kemiskinan yang mencakup aspek kesejahteraan lebih luas. Kemiskinan bukan sekadar rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, melainkan juga rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, nutrisi dan beberapa aspek lain dalam konteks pembangunan manusia (human development). Belum lagi fakta beragamnya jenis kemiskinan yang melanda negeri kita. Ada yang disebut kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan absolut adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya yang paling mendasar. Kemiskinan relatif terjadi sebagai akibat kebijakan pemerintah yang belum menjangkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Kemiskinan struktural yang terjadi karena ketidakmampuan sistem atau struktur sosial menghubungkan seseorang dengan sumber daya yang ada. Kemiskinan kultural sebagai akibat pengaruh budaya, tradisi dan adat istiadat setempat membuat masyarakat kurang merespons kemajuan, demikian telaah para ahli. Mengacu kepada kompleksitas permasalahan kemiskinan, juga karakteristik kemiskinan di masing-masing daerah, maka pengentasan kemiskinan hendaknya tidak diseragamkan. Patut memperhatikan ciri khas masing-masing kelompok masyarakat miskin. Dengan begitu, program bantuan maupun bentuk pemberdayaan yang diberikan akan bisa lebih tepat guna dan tepat sasaran. Dalam konteks itulah kebijakan pemerintah pusat yang bersifat top down, perlu  lebih diselaraskan dengan kebutuhan riil masyarakat setempat. Tujuannya selain memenuhi kebutuhan dan kehendak masyarakat, juga menumbuhkan partisipasi menuju kemandirian. Tak kalah pentingnya adalah mengentaskan "miskin hati", " miskin moral" dan "miskin spiritual". Ketiga "kemiskinan" ini berdampak lebih buruk terhadap kelangsungam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jika miskin dalam arti ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasarnya, hanya mengena kepada diri dan keluarganya. Tetapi ketiga "miskin" yang tadi akan berdampak lebih luas. Menambah panjang daftar warga miskin. Memperdalam jurang kemiskinan serta memperlebar kesenjangan sosial. Sebab, " miskin hati " , "miskin moral", dan " miskin spiritual" membentuk sikap dan perilaku serakah dan tidak jujur. Padahal hasrat memiliki yang berlebihan, cenderung pada mengambil hak orang lain, korup dan sejenisnya. Untuk mengentaskan kemiskinan seperti ini makin dituntut kesadaran masing-masing pihak, terutama mereka yang memiliki kemapanan untuk lebih peduli kepada sesama. Bersihkanlah diri untuk mengobati  "miskin hati". Jernihkan pikiran untuk menyingkirkan "miskin moral". Teguhkan iman untuk mencegah "miskin spiritual". Mari kita mulai. Bismillah. (*)