PILKADA

Oleh H.Harmoko MESKIPUN belum resmi, sejumlah daerah telah mengetahui pemimpinnya. Memang, angka-angka yang ada saat ini baru merupakan hasil hitung cepat (quick count) lembaga-lembaga survei. Tapi dari pengalaman, perhitungan cepat tidak pernah meleset jauh dari hasil penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Pilkada serentak di 171 daerah (17 provinsi, 29 kota dan 117 kabupaten) kali ini juga merupakan yang terbanyak sejak digelar secara langsung. Pelaksanaannya pun berjalan aman dan lancar. Pilkada 2018 ini memiliki posisi strategis sekaligus menjadi pertaruhan karena dianggap mampu membaca dan memetakan kekuatan menjelang Pilpres 2019. Setidaknya di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Karena di tiga daerah ini memilliki suara pemilih besar. Berdasarkan data Pilpres 2014, Jabar memiliki 32,8 juta suara, Jateng memiliki 27,4 juta suara dan Jatim memiliki 30,9 juta suara atau berdasarkan persentase 47,9% suara. Karena itu wajar saja tiga daerah ini menjadi rebutan partai-partai politik yang punya target Pilpres 2019. Kini yang hampir selesai adalah Pilkada 2018 serentak. Tentu yang ditunggu-tunggu masyarakat saat ini adalah kinerja pemimpin pilihan rakyat. Banyak janji yang dikemukakan ketika mereka menyapa rakyat sebelum terpilih. Hampir setiap hari keliling masuk gang keluar gang, menemui masyarakat, mencari dukungan. Adakah mereka, para pemimpin terpilih itu, mengingat kembali apa dan di mana saja mereka atau mengobral janji sebelum menjadi pilihan rakyat? Yang harus menjadi catatan, menurut kajian dari The Indonesian Institute (TII), para calon kepala daerah yang berlaga dan mungkin juga terpilih pada Pilkada serentak 2018 adalah kalangan swasta atau pengusaha. Jumlahnya mencapai 44, 89 persen. Dan angka ini memang sudah menjadi kecenderungan dari waktu-waktu sebelumnya. Pada Pilkada 2017 jumlah calon dari kalangan pengusaha atau swasta 50 persen dari total 310 calon kepala daerah. Sisanya terbagi-bagi dari petahana, PNS, anggota DPR/DPRD Provinsi maupun kabupaten/kota, pejabat BUMN/BUMD, anggota TNI/Polri, dan perangkat serta kepala desa. Lalu apa hubungannya antara pemimpin yang berlatar belakang pengusaha atau bukan? Dari pandangan subjektif, tentu saja mudah melihatnya. Upaya utama pengusaha kecenderungannya adalah mencari keuntungan usahanya. Sejujurnya, tidak sedikit gaya pemimpin pasca-reformasi justru rentan dan mengarah pada model kepemimpinan transaksional. Dan itulah mungkin sedikit ciri-ciri umum dari gaya kepemimpinan model pengusaha. Tentu saja tidak semua seperti itu. Tapi yang seperti itu, hampir pasti, mereka akan membangun model leadership yang berlandaskan pragmatisme. Tapi, mudah-mudahan saja, kelak jiwa kepemimpinannya yang mengedepan ketika mereka menjadi pemimpin rakyat. Bukan lagi pemimpin perusahaan yang hanya mencari keuntungan. Dengan demikian mereka benar-benar memikirkan rakyat, bukan lagi keuntungan perusahaannya. Semoga saja hasil dari Pilkada serentak 2018 ini sesuai dengan harapan rakyat. Semua janji kampanye ditepati. Dan lazimnya akan selalu ada lembaga atau apa pun, yang akan mengukur nilai atau mutu kepemimpinan dalam 100 hari setelah dilantik. Tentu kita akan menunggu, para pemimpin terpilih itu akan memakai gaya apa, dan menepati janji dengan cara bagaimana.*