Trump Umumkan Yerusalem Ibukota Israel, Hamas: Membuka Gerbang Neraka

PALESTINA- Seperti sudah diduga sebelumnya, Presiden Donald Trump mengumumkan secara resmi pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat ke kota itu, Rabu (06/12). "Hari ini Yerusalem adalah kursi bagi pemerintah modern Israel, rumah bagi parlemen Israel, Knesset, rumah bagi Mahkamah Agung," tuturnya dalam pernyataan pers di Gedung Putih. Tak lama setelah pengumuman itu, PBB langsung mengecamnya, yang disampaikan langsung oleh Sekjen Antonio Guterres di New York. "Dalam momen yang amat mencemaskan ini, saya ingin membuat jelas. Tidak ada alternatif bagi penyelesaian dua negara. Tidak ada rencana B." "Saya akan menggunakan semua hal dalam wewenang saya untuk mendukung para pemimpin Israel dan Palestina kembali ke perundingan yang berarti," tegas Guterres kepada para wartawan. Sedangkan kelompok militan Hamas yang berkuasa di Jalur Gaza -lewat seorang pejabatnya, Ismail Ridwan- mengatakan keputusan Presiden Trump akan 'membuka gerbang neraka' bagi semua kepentingan AS di kawasan. Ridwan juga mendesak negara-negara Arab dan Islam memutus hubungan politik dan ekonomi dengan kedutaan besar Amerika Serikat dan mengusir duta besarnnya untuk melumpulkan keputusan itu. Sementara itu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu segera mengeluarkan pernyataan yang memuji. "Ini merupakan hari bersejarah. Kota itu sudah menjadi ibu kota Israel selama hampir 70 tahun. Yerusalem menjadi fokus dari harapan kami, mimpi kami, doa kami untuk tiga milenia. Yerusalem sudah menjadi ibu kora umat Yahudi selama 3.000 tahun." Sebelum pengumuman Presiden Trump ini sejumlah pemimpin dunia sudah lebih dulu memperingatkan agar pemindahan ibu kota itu tidak sampai ditempuh. Paus Fransiskus mengatakan tidak bisa mendiamkan keprihatinan mendalam atas situasi yang muncul dalam beberapa hari belakangan. "Pada saat yang sama, saya memohon dengan sangat agar semua menghormati status quo (keadaan sementara) kota itu, sejalan dengan resolusi-resolusi PBB yang relevan." Sementara Cina dan Rusia mengungkapkan kekhawatiran bahwa langkah tersebut akan mengarah pada ketegangan di kawasan.(BBC)