DPR Minta Merger XL Axiata dan Axis Dibatalkan

JAKARTA (Pos Kota) - Komisi I DPR menyerukan, merger antara operator telekomunikasi XL Axiata dengan Axis Telekom dibatalkan  atau setidaknya menunda hingga setelah Pemilu 2014. Ini rentan tudingan soal logistik Pemilu. "Ini untuk menghindari kecurigaan adanya hal-hal yang terkait dengan logistik untuk Pemilu," kata anggota Komisi I DPR Chandra Tirta Wijaya, dalam diskusi 'Jual Beli Frekuensi Jelang Pemilu' di DPR, Rabu (22/1). Tjandra tidak mau menyebutkan apakah ada kepentingan partai politik tertentu yang bermain dalam kasus jual beli itu. Ia menduga ada oknum-oknum yang kemungkinan bermain dan mendapat keuntungan mereka. "Keuntungan itu bukan untuk negara," katanya. Kalau Axis bangkrut, ya harus konsekuen. Untuk frekuensinya, harus dikembalikan kepada pemerintah. "Dulu mereka kan mendapat frekuensi itu dikasih oleh pemerintah, sekarang giliran bangkrut, kok nangis-nangis minta diselamatkan," kata Chandra. Ia menegaskan, jual beli ini perlu menunggu sampai kita  memiliki landasan hukum yang jelas karena aksi korporasi itu dinilai merugikan negara. “Saya juga berpandangan  merger XL dan Axis dibatalkan atau setidaknya dikaji ulang sampai selesai Pemilu 2014,” ujarnya. Sementara itu, anggota Fraksi  Partai Golkar M Oheo Sinapoy menyatakan, ada pelanggaran terhadap oleh Menkominfo dalam kasus ini. Ia menyayangkan jika Keputusan Menkominfo lebih didasarkan pada asapek politik semata, terkesan terburu-buru dan tidak menjalin komunikasi Komisi I DPR selaku mitra kerja. Terlebih, masalah frekuensi sangat rentan dengan aksi jual beli. Meski demikian, ia tidak ingin berspekulasi bahwa pengalihan frekuensi kepada operator Malaysia itu terkait dengan logistik menjelang Pemilu. Namun, jika itu benar terjadi, pihaknya sangat menentang karena sama saja mengorbankan kepentingan bangsa dan negara demi kepentingan kelompok semata. "Menkominfo jangan gadaikan aset negara hanya karena ingin menyelamatkan Axis yang notabene milik asing," tandasnya. (winoto/d)